DEMOCRAZY.ID - Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak mempercayai bantahan kubu Moeldoko terkait kabar akan adanya upaya pendudukan paksa Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menilai, pernyataan kubu Moeldoko itu sama sekali tak bisa dipercaya. “Dulu juga nggak ngaku kalau mau kudeta. Pembohong!” singkatnya kepada wartawan, Rabu (31/3/2021). Untuk diketahui, isu ini muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief, bersuara melalui akun Twitternya. Andi menyebut, kubu Moeldoko bakal main gila karena keputusan Kemenkumham cukup sulit untuk mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. “Kini mereka akan berupaya merebut paksa kantor DPP Demokrat Jalan Proklamasi,” cuit Andi Arief, Selasa (30/3). Andi Arief menyebut, Kemenkumham memiliki batas waktu untuk menyatakan dokumen KLB Deli Serdang bisa diterima atau tidak. Berdasarkan aturan di Permenkumham yan
Kubu Moeldoko Bantah Disebut Bakal Rebut Kantor DPP, Kubu AHY: Dulu Mau Kudeta Juga Gak Ngaku!
Maret 31, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak mempercayai bantahan kubu Moeldoko terkait kabar akan adanya upaya pendudukan paksa Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menilai, pernyataan kubu Moeldoko itu sama sekali tak bisa dipercaya. “Dulu juga nggak ngaku kalau mau kudeta. Pembohong!” singkatnya kepada wartawan, Rabu (31/3/2021). Untuk diketahui, isu ini muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief, bersuara melalui akun Twitternya. Andi menyebut, kubu Moeldoko bakal main gila karena keputusan Kemenkumham cukup sulit untuk mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. “Kini mereka akan berupaya merebut paksa kantor DPP Demokrat Jalan Proklamasi,” cuit Andi Arief, Selasa (30/3). Andi Arief menyebut, Kemenkumham memiliki batas waktu untuk menyatakan dokumen KLB Deli Serdang bisa diterima atau tidak. Berdasarkan aturan di Permenkumham yan