DEMOCRAZY.ID
Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini berada di bawah 1 juta ton atau di bawah angka minimum yang diamanatkan pemerintah juga dinilai tidak lagi relevan untuk mengukur keamanan pasokan nasional.
“Yang disampaikan Ombudsman RI benar. Stok pernah di bawah 1 juta ton pada 2017,” kata Pegiat Komite Pendayagunaan Petani dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, Rabu 24 Maret 2021.
Khudori mengemukakan salah satu indikator yang bisa dijadikan rujukan adalah ketersediaan stok Bulog untuk menyalurkan beras selama 6 bulan.
Mengingat kanal penyaluran rutin Bulog saat ini hanya tersisa di program keamanan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) alias operasi pasar, maka stok Bulog sejatinya lebih dari cukup.
Dengan rata-rata penyaluran beras untuk operasi pasar yang mencapai 80.000 ton per bulan, stok tidak turun mutu Bulog saat ini setidaknya bisa menjamin stabilitas harga selama 6 bulan.
Jika pemerintah bersikeras mengamankan stok di angka 1 sampai 1,5 juta ton, Khudori mengatakan pemerintah harus menjamin pula penyaluran bagi perusahaan tersebut.
“Pak Mendag kekeh stok 1 sampai 1,5 juta ton itu menggunakan indikator apa? Jika ingin kekeh sebesar itu, pastikan outlet dan anggarannya,” kata dia.
Terkait dengan kekhawatiran pemerintah bahwa Bulog tidak bisa menyerap beras untuk stok akibat syarat kadar air, Khudori tak memungkiri jika regulasi memang belum mengakomodasi.
Hal ini bisa dihindari jika ada pengecualian yang mengizinkan Bulog menyerap di luar kualitas.
Namun lebih dari hal tersebut, Khudori juga menyoroti urgensi untuk menyalurkan beras-beras yang berpeluang turun mutu.
“Sekarang keperluannya Bulog adalah memastikan stok menumpuk dan lama itu mesti segera keluar. Selain menekan potensi kerugian, keluarnya stok lama bisa membuat Bulog menggantinya dengan beras baru,” lanjut Khudori.
Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan yang tidak realistis memang menjadi salah satu pengganjal bagi Bulog dalam menjalankan tugasnya.
Dia mengatakan pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian regulasi saat Bulog kesulitan menyerap beras.
“HPP [Harga Pembelian Pemerintah] ini belum sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan petani ketika harga bergerak naik. Namun di sisi lain tidak juga mengakomodasi saat harga gabah atau beras turun saat panen raya,” kata dia. [Democrazy/tmp]
