DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dikasih cermin atas pernyataannya yang meminta kekerasan di Myanmar dihentikan. Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataannya, Ahad (21/3/2021). “Kekerasan terjadi di berbagai daerah ketika Jokowi berkuasa seperti di Papua, pembunuhan enam Laskar FPI, demo menolak Omnibus Law maupun lainnya,” ungkapnya. Kata tahanan politik era Soeharto ini, pernyataan Jokowi yang meminta kekerasan di Myanmar dihentikan justru ditertawai para pemimpin negara ASEAN. “Para pemimpin negara ASEAN tahu sikap represif yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap rakyatnya sendiri,” jelas Salim. Salim mengatakan, para pemimpin negara ASEAN juga tahu sikap Presiden Jokowi yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan dalam menghadapi warganya yang protes ke penguasa. “Di era teknologi terbuka sekarang ini informasi bisa diakses oleh berbagai pihak termasuk kejadian di Indonesia,” ungkap Salim. Presiden Jok
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dikasih cermin atas pernyataannya yang meminta kekerasan di Myanmar dihentikan. Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataannya, Ahad (21/3/2021). “Kekerasan terjadi di berbagai daerah ketika Jokowi berkuasa seperti di Papua, pembunuhan enam Laskar FPI, demo menolak Omnibus Law maupun lainnya,” ungkapnya. Kata tahanan politik era Soeharto ini, pernyataan Jokowi yang meminta kekerasan di Myanmar dihentikan justru ditertawai para pemimpin negara ASEAN. “Para pemimpin negara ASEAN tahu sikap represif yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap rakyatnya sendiri,” jelas Salim. Salim mengatakan, para pemimpin negara ASEAN juga tahu sikap Presiden Jokowi yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan dalam menghadapi warganya yang protes ke penguasa. “Di era teknologi terbuka sekarang ini informasi bisa diakses oleh berbagai pihak termasuk kejadian di Indonesia,” ungkap Salim. Presiden Jok