DEMOCRAZY.ID
Ia lalu menyinggung soal kerusuhan di Amerika Serikat oleh massa Donald Trump, pascakemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden.
Fenomena polarisasi politik itu kata dia, bahkan dialami negara yang usianya sudah ratusan tahun.
Qodari khawatir kondisi serupa sangat mungkin terjadi di Indonesia.
"Sekarang pertanyaannya, di Amerika yang negara sudah lama 245 tahun, Indonesia 76 tahun, dengan kualifikasi ekonomi dan pendidikan yang begitu tinggi, orang kok bisa karena identitas dan emosi terbelah sedemikian rupa," kata Qodari dalam Program Mata Najwa di Trans 7, Rabu (17/3) malam.
"Jadi jangan sok-sokan, apa yang terjadi di Amerika itu, nun jauh di sana, tidak terjadi di sini. Terjadi juga," imbuh dia.
Qodari mengatakan pada 2014 lalu, pendukung Prabowo sempat hendak datang dan membatalkan pelantikan Jokowi dan JK pada Sidang Umum MPR.
Namun saat itu, kata dia, Jokowi menyadari situasi dan mengambil langkah yang bisa mencegah.
"Waktu itu ada yang mau mengerahkan massa pendukung Pak Jokowi juga, itu kan gila. Itu bisa terjadi. Tapi Pak Jokowi ada solusi, kontak Pak Aburizal Bakrie, mendatangi Prabowo ke Istana Kertanagara, cair. Akhirnya enggak jadi diserbu," ungkap dia.
Qodari lebih lanjut menuturkan ketika Prabowo bergabung dengan Kabinet Jokowi pascaPilpres, terjadi kestabilan politik di Indonesia.
Selain itu menurut dia hoaks yang tersebar di media sosial pun berkurang hingga 80 persen.
"Ketika kita membiarkan polarisasi yang terjadi di 2014, 2017, 2019, ketika nanti 2024, maka kalau nanti terjadi tawuran nasional terbelah, enggak bisa ketemu antara calon presiden, mau ngomong apa kita loh. Lebih baik saya di-bully hari ini, ini gagasan saya barangkali diterima, dipikirkan, ditolak," ujar dia.
Tapi pada kesempatan yang sama, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat untuk menghilangkan polarisasi sebetulnya yang bisa dilakukan adalah dengan menghapus presidential treshold.
"Kalau polarisasi, jawabannya presidential treshold," kata Refly.
Sementara itu Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman kembali menegaskan bahwa posisi Presiden Jokowi menolak wacana masa jabatan tiga periode.
"Tegas sekarang beliau menyatakan menolak wacana presiden tiga periode. Kami tidak akan campuri urusan amandemen karena itu bukan urusan pemerintah. Tegas apa yang dikatakan Pak Jokowi tidak setuju dan tidak punya niat melakukan," kata Fadjroel pada program yang sama.
Gagasan Jokowi berpasangan dengan Prabowo itu muncul dari Qodari ketika wacana presiden tiga periode mengemuka.
Dia mendukung Jokowi kembali menjabat untuk ketiga kalinya dengan alasan untuk menghindari perpecahan akibat polarisasi masyarakat.
"Buat saya bukan Jokowi tiga periode. Sebetulnya, saya membayangkan dan antisipasi bahwa Pemilu 2024 nanti capresnya itu berpasangan Jokowi dengan Prabowo. Jadi tepatnya Jokowi-Prabowo 2024, itu tagline saya. Saya proklamirkan nih, Jokowi-Prabowo 2024," kata Qodari dalam video yang diterima, Selasa (16/3). [Democrazy/cnn]
