DEMOCRAZY.ID - Anggota DPD RI dari Papua, Filep Wamafwa bereaksi keras terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Itu terkait dengan wacana BNPT yang akan menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Ia pun tak menampik bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini BNPT. Akan tetapi, kata Filep, bahwa kerusuhan dan kekacauan di Papua bukan hanya persoalan OPM, tapi persoalan kompleks. “Kekecewaan masyarakat bukan OPM, tapi pada pelaku pelanggaran HAM juga dilakukan oleh oknum aparat negara,” tegasnya dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus dalam menangani persoalan utama yaitu penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil Papua. “Saya menilai, fokus pemerintah yang utama adalah penuntasan sejumlah kasus pelanggaran terhadap warga sipil di Papua,” ucapnya. Karena itu, Filep meminta UU HAM dan Peradilan HAM segera diselesaikan untuk bisa mengusut berbagai pelang
DEMOCRAZY.ID - Anggota DPD RI dari Papua, Filep Wamafwa bereaksi keras terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Itu terkait dengan wacana BNPT yang akan menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Ia pun tak menampik bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini BNPT. Akan tetapi, kata Filep, bahwa kerusuhan dan kekacauan di Papua bukan hanya persoalan OPM, tapi persoalan kompleks. “Kekecewaan masyarakat bukan OPM, tapi pada pelaku pelanggaran HAM juga dilakukan oleh oknum aparat negara,” tegasnya dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus dalam menangani persoalan utama yaitu penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil Papua. “Saya menilai, fokus pemerintah yang utama adalah penuntasan sejumlah kasus pelanggaran terhadap warga sipil di Papua,” ucapnya. Karena itu, Filep meminta UU HAM dan Peradilan HAM segera diselesaikan untuk bisa mengusut berbagai pelang