DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Prof Salim Said menilai kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, bisa saja memperoleh pengakuan dari pemerintah. Namun, ada risiko yang bakal ditanggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengakui kepengurusan PD kubu Moeldoko itu. Menurut Salim, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang punya kewenangan mengesahkan kepengurusan parpol merupakan pembantu Presiden Jokowi. Oleh karena itu jika Yasonna mengesahkan PD kubu Moeldoko, Jokowi bakal dianggap sebagai pihak di belakang kisruh partai berlambang segitiga merah putih tersebut. "Itu (pengesahan kepengurusan PD kubu Moeldoko, red) bisa saja terjadi. Apa sih, yang enggak bisa direkayasa di Indonesia ini?" kata Salim dalam wawancara di kanal Karni Ilyas Club di YouTube belum lama ini. Mahaguru di Universitas Pertahanan itu juga heran dengan upaya Moeldoko mengambil alih kepemimpina
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Prof Salim Said menilai kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, bisa saja memperoleh pengakuan dari pemerintah. Namun, ada risiko yang bakal ditanggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengakui kepengurusan PD kubu Moeldoko itu. Menurut Salim, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang punya kewenangan mengesahkan kepengurusan parpol merupakan pembantu Presiden Jokowi. Oleh karena itu jika Yasonna mengesahkan PD kubu Moeldoko, Jokowi bakal dianggap sebagai pihak di belakang kisruh partai berlambang segitiga merah putih tersebut. "Itu (pengesahan kepengurusan PD kubu Moeldoko, red) bisa saja terjadi. Apa sih, yang enggak bisa direkayasa di Indonesia ini?" kata Salim dalam wawancara di kanal Karni Ilyas Club di YouTube belum lama ini. Mahaguru di Universitas Pertahanan itu juga heran dengan upaya Moeldoko mengambil alih kepemimpina