DEMOCRAZY.ID
Irma mengatakan moral seseorang adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab atas perilaku. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab.
"Pak Moeldoko telah berani menerima mandat sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB, oleh karena itu sebaiknya beliau mundur dari KSP, agar presiden tidak terseret-seret kasus internal partai tersebut," kata Irma, Senin (8/3).
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Uni Irma ini mengatakan bahwa KLB adalah salah satu perangkat demokrasi yang tercantum dalam setiap AD/ART partai politik. KLB merupakan solusi dari kebuntuan problem.
Oleh karena itu dia meminta pemerintah tidak mengintervensi urusan internal partai politik.
Irma juga mengingatkan bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi politik.
"Presiden tidak berhak intervensi terhadap urusan internal parpol, maka yang harus dilakukan pemerintah melalui perangkat hukum terkait sah atau tidak sahnya KLB, menguji proses KLB itu sendiri sesuai dengan dasar hukum yang berlaku."
Ketua DPP NasDem itu menyebut selama keabsahan hasil KLB belum diputuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, maka ketum PD yang diakui masih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dia pun menyesalkan kenapa partai demokrat menyerang pemerintah terkait masalah internalnya.
Seharusnya, kata Irma, akan sangat bijak jika persoalan ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang tersedia.
"Saya pribadi tentu prihatin terhadap kasus ini. Itu sebabnya saya minta Moeldoko segera mundur dari KSP agar yang bersangkutan bisa fokus bertanggung jawab atas amanah KLB," tutur Irma.
Soal hasilnya nanti siapa yang sah atau siapa yang tidak sah sebagai pengurus PD, Irma mempersilakan masing-masing pihak membuktikannya melalui prosedur hukum yang berlaku.
"Sekali lagi, demi keamanan presiden dari serangan fitnah saya berharap Pak Moeldoko mundur dari KSP," pungkas Uni Irma. [Democrazy/jpnn]
