DEMOCRAZY.ID - Beberapa aktivis demokrasi di Myanmar berpendapat kudeta militer yang berlangsung Senin (1/2) merupakan salah satu strategi pemimpin tertinggi militer, Jenderal Min Aung Hlaing agar dirinya bisa tetap berkuasa setelah pensiun dari dinas ketentaraan pada Juli 2021 mendatang. "Jika ia pensiun, maka kekuasaannya di militer dan pengaruhnya di pemerintahan akan berakhir. Jika tidak ada kudeta, maka anggota parlemen yang baru dan pemerintahan terpilih akan resmi menjabat, dan panglima militer, orang paling berkuasa di Myanmar, akan kehilangan kekuasaannya," kata Khin Ohmar, seorang aktivis demokrasi dan HAM veteran di Myanmar, saat jumpa pers bersama ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Selasa (2/2). Ia berpendapat kudeta militer tidak dilakukan karena adanya kecurangan pada pemilihan umum 8 November 2020. Alasan Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Myanmar salah satunya karena ia ingin mempertahankan posis
DEMOCRAZY.ID - Beberapa aktivis demokrasi di Myanmar berpendapat kudeta militer yang berlangsung Senin (1/2) merupakan salah satu strategi pemimpin tertinggi militer, Jenderal Min Aung Hlaing agar dirinya bisa tetap berkuasa setelah pensiun dari dinas ketentaraan pada Juli 2021 mendatang. "Jika ia pensiun, maka kekuasaannya di militer dan pengaruhnya di pemerintahan akan berakhir. Jika tidak ada kudeta, maka anggota parlemen yang baru dan pemerintahan terpilih akan resmi menjabat, dan panglima militer, orang paling berkuasa di Myanmar, akan kehilangan kekuasaannya," kata Khin Ohmar, seorang aktivis demokrasi dan HAM veteran di Myanmar, saat jumpa pers bersama ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Selasa (2/2). Ia berpendapat kudeta militer tidak dilakukan karena adanya kecurangan pada pemilihan umum 8 November 2020. Alasan Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Myanmar salah satunya karena ia ingin mempertahankan posis