DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintervensi partai politik (Parpol) di DPR RI untuk memuluskan wacana revisi UU ITE. Sebagaimana, Presiden Jokowi mengintervensi UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan penolakan usulan revisi UU Pemilu di gedung wakil rakyat itu. “Bisa segera presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan Presiden di DPR, seperti penundaan Pilkada ke 2024,” ujar Pangi dihubungi Jakarta, Selasa (23/2/2021). Karena itu, lanjut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, publik berharap apa yang disampaikan Jokowi tidak hanya basa basi politik. “Kita sangat berharap wacana presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata,” kata Pangi. Menurut Pangi, jika ada salah satu partai menolak, orang nomor satu di Indonesia itu harus bisa mengatasinya dengan kekuasaannya sebagai pemimpin negara. “Kalau ada yang menolak, presiden harusnya bisa mengatasi masalah itu, Presiden se
Soal Wacana Revisi UU ITE, Jokowi Diminta Lakukan Intervensi, Jangan Cuma Sekadar Basa-basi!
Februari 23, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintervensi partai politik (Parpol) di DPR RI untuk memuluskan wacana revisi UU ITE. Sebagaimana, Presiden Jokowi mengintervensi UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan penolakan usulan revisi UU Pemilu di gedung wakil rakyat itu. “Bisa segera presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan Presiden di DPR, seperti penundaan Pilkada ke 2024,” ujar Pangi dihubungi Jakarta, Selasa (23/2/2021). Karena itu, lanjut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, publik berharap apa yang disampaikan Jokowi tidak hanya basa basi politik. “Kita sangat berharap wacana presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata,” kata Pangi. Menurut Pangi, jika ada salah satu partai menolak, orang nomor satu di Indonesia itu harus bisa mengatasinya dengan kekuasaannya sebagai pemimpin negara. “Kalau ada yang menolak, presiden harusnya bisa mengatasi masalah itu, Presiden se