DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku jenuh atas kehadiran Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya digunakan sebagai rujukan masyarakat untuk saling lapor ke polisi. Karena itu, ia sepakat dengan Presiden Jokowi yang ingin merivisi UU ITE. Azis mengatakan, di dalam UU ITE memang banyak terdapat pasal karet yang multitafsir sehingga keberadaannya mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat. "Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak kepolisian," kata Azis dalam keterangannya, Selasa (16/2/2021). Karena itu Azis berharap ke depan revisi terhadap UU ITE dapat menghasilkan hal baik sebagaimana niat awal undang-undang itu dibentuk, guna menciptakan ruang digital Indonesia yang sehat. "DPR menyambut baik rencana revisi tersebut, m
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku jenuh atas kehadiran Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya digunakan sebagai rujukan masyarakat untuk saling lapor ke polisi. Karena itu, ia sepakat dengan Presiden Jokowi yang ingin merivisi UU ITE. Azis mengatakan, di dalam UU ITE memang banyak terdapat pasal karet yang multitafsir sehingga keberadaannya mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat. "Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak kepolisian," kata Azis dalam keterangannya, Selasa (16/2/2021). Karena itu Azis berharap ke depan revisi terhadap UU ITE dapat menghasilkan hal baik sebagaimana niat awal undang-undang itu dibentuk, guna menciptakan ruang digital Indonesia yang sehat. "DPR menyambut baik rencana revisi tersebut, m