DEMOCRAZY.ID - Potensi gagalnya UU Pemilu direvisi oleh DPR dinilai sebagai keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendisiplinkan koalisi partai pendukungnya. Belakangan memang, Golkar dan Nasdem berbalik arah dari mendukung kemudian menolak UU Pemilu untuk direvisi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi pun lantas membandingkan koalisi pendukung Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua kepemimpinan. "Dari postur koalisi Jokowi dan SBY sama-sama besar di periode kedua. Tapi disiplin koalisi di Jokowi lebih kuat ketimbang SBY," kata Burhanuddin dalam Webinar IPI pada Senin (8/2). Burhanuddin mengungkapkan , koalisi SBY cenderung pecah kongsi di parlemen. Kondisi ini berdampak pada sejumlah kasus besar dan regulasi yang ditangani DPR justru tak sesuai harapan SBY dan partai Demokrat. "Waktu 2009 ada Golkar dan PKS sering beda sama instruksi pemerintah (SBY). Itu terlihat dalam kasus Bank
DEMOCRAZY.ID - Potensi gagalnya UU Pemilu direvisi oleh DPR dinilai sebagai keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendisiplinkan koalisi partai pendukungnya. Belakangan memang, Golkar dan Nasdem berbalik arah dari mendukung kemudian menolak UU Pemilu untuk direvisi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi pun lantas membandingkan koalisi pendukung Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua kepemimpinan. "Dari postur koalisi Jokowi dan SBY sama-sama besar di periode kedua. Tapi disiplin koalisi di Jokowi lebih kuat ketimbang SBY," kata Burhanuddin dalam Webinar IPI pada Senin (8/2). Burhanuddin mengungkapkan , koalisi SBY cenderung pecah kongsi di parlemen. Kondisi ini berdampak pada sejumlah kasus besar dan regulasi yang ditangani DPR justru tak sesuai harapan SBY dan partai Demokrat. "Waktu 2009 ada Golkar dan PKS sering beda sama instruksi pemerintah (SBY). Itu terlihat dalam kasus Bank