DEMOCRAZY.ID - Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait seragam sekolah diminta segera dicabut karena dianggap memicu kegaduhan nasional. Adapun SKB dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebidayaan, dan Menteri Agama tersebut sebelumnya diterbitkan pasca gaduhnya kewajiban penggunaan jilbab bagi siswi di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Padang, termasuk kewajiban untuk siswi nonmuslim. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai respons pemerintah dengan menerbitkan SKB tiga menter tersebut terlalu berlebihan. “Sikap reaktif yang tidak perlu dan terkesan lebay, karena ini sebenarnya masalah lokal yang mudah diselesaikan oleh pemda sendiri. Kenapa sampai harus dibuatkan SKB?” kritik Fikri lewat keterangan persnya, Senin (8/2). Fikri khawatir, SKB 3 menteri tersebut malah akan memicu konflik antara pusat dan daerah. “SKB berpotensi merusak pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang sudah diatur dalam UU 23/2014 tentang Pe
DEMOCRAZY.ID - Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait seragam sekolah diminta segera dicabut karena dianggap memicu kegaduhan nasional. Adapun SKB dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebidayaan, dan Menteri Agama tersebut sebelumnya diterbitkan pasca gaduhnya kewajiban penggunaan jilbab bagi siswi di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Padang, termasuk kewajiban untuk siswi nonmuslim. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai respons pemerintah dengan menerbitkan SKB tiga menter tersebut terlalu berlebihan. “Sikap reaktif yang tidak perlu dan terkesan lebay, karena ini sebenarnya masalah lokal yang mudah diselesaikan oleh pemda sendiri. Kenapa sampai harus dibuatkan SKB?” kritik Fikri lewat keterangan persnya, Senin (8/2). Fikri khawatir, SKB 3 menteri tersebut malah akan memicu konflik antara pusat dan daerah. “SKB berpotensi merusak pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang sudah diatur dalam UU 23/2014 tentang Pe