DEMOCRAZY.ID - Rakyat tidak bisa dikelabuhi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi UU ITE tetapi tidak membebaskan Jumhur Hidayat Cs. “Minta revisi UU ITE direvisi tapi Jumhur Cs tidak dilepaskan. Itu sama saja upaya mengelabui rakyat,” kata pengamat politik Muslim Arbi, Selasa (16/2/2021). Menurut Muslim, UU ITE sudah banyak dikritik banyak pihak karena dipakai alat untuk membungkam kelompok oposisi. “UU ITE minta direvisi tetapi masih memelihara Buzzer. Ini hanya pencitraan agar dianggap demokratis,” papar Muslim. Kata Muslim, indeks demokrasi di era Jokowi sangat menurun tajam dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Demokrasi juga sangat terkait dengan penegakan hukum. Di era Jokowi hukum tajam ke bawah tumpul ke bawah kasus Abu Janda tidak jelas sampai sekarang,” jelas Muslim. Presiden Jokowi menegaskan implementasi Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus mengedepankan prinsip keadilan. Saat memberi
DEMOCRAZY.ID - Rakyat tidak bisa dikelabuhi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi UU ITE tetapi tidak membebaskan Jumhur Hidayat Cs. “Minta revisi UU ITE direvisi tapi Jumhur Cs tidak dilepaskan. Itu sama saja upaya mengelabui rakyat,” kata pengamat politik Muslim Arbi, Selasa (16/2/2021). Menurut Muslim, UU ITE sudah banyak dikritik banyak pihak karena dipakai alat untuk membungkam kelompok oposisi. “UU ITE minta direvisi tetapi masih memelihara Buzzer. Ini hanya pencitraan agar dianggap demokratis,” papar Muslim. Kata Muslim, indeks demokrasi di era Jokowi sangat menurun tajam dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Demokrasi juga sangat terkait dengan penegakan hukum. Di era Jokowi hukum tajam ke bawah tumpul ke bawah kasus Abu Janda tidak jelas sampai sekarang,” jelas Muslim. Presiden Jokowi menegaskan implementasi Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus mengedepankan prinsip keadilan. Saat memberi