DEMOCRAZY.ID - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti rencana Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Qatar. Meski disebut telah dibatalkan, Formappi meminta agar DPR tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama pandemi Corona. "Saya kira kunjungan kerja yang dilakukan beramai-ramai ke luar negeri untuk tujuan apapun di tengah pandemi saat ini bukan sesuatu yang realistis untuk dilakukan. Tak ada urgensi apapun melakukan kontrol atas kerja kedubes maupun pelaksanaan atas kebijakan pemerintah dan APBN di luar negeri," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus kepada wartawan, Senin (29/1/2021). Lucius mengatakan peran pengawasan DPR baiknya difokuskan pada kebijakan pemerintah di dalam negeri. Salah satu yang harus diawasi DPR, menurutnya, adalah penggunaan APBN. "Peran Pengawasan bisa difokuskan DPR pada pelaksanaan kebijakan pemerintah serta APBN di dalam negeri, pada mitra-mitra kerja Komisi, terkait kebijakan dan penggunaan APBN ba
DEMOCRAZY.ID - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti rencana Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Qatar. Meski disebut telah dibatalkan, Formappi meminta agar DPR tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama pandemi Corona. "Saya kira kunjungan kerja yang dilakukan beramai-ramai ke luar negeri untuk tujuan apapun di tengah pandemi saat ini bukan sesuatu yang realistis untuk dilakukan. Tak ada urgensi apapun melakukan kontrol atas kerja kedubes maupun pelaksanaan atas kebijakan pemerintah dan APBN di luar negeri," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus kepada wartawan, Senin (29/1/2021). Lucius mengatakan peran pengawasan DPR baiknya difokuskan pada kebijakan pemerintah di dalam negeri. Salah satu yang harus diawasi DPR, menurutnya, adalah penggunaan APBN. "Peran Pengawasan bisa difokuskan DPR pada pelaksanaan kebijakan pemerintah serta APBN di dalam negeri, pada mitra-mitra kerja Komisi, terkait kebijakan dan penggunaan APBN ba