DEMOCRAZY.ID - Dosen dan praktisi hukum, Busyro Muqoddas menilai keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini dapat menjadi salah satu alat represi negara. Ia bahkan mengibaratkan beleid tersebut seperti melegitimasi tindakan buzzer atau para pendengung. UU ITE yang kerap dipakai sebagai alat untuk melaporkan pihak yang melontarkan kritik pun mengingatkan Busyro pada apa yang terjadi di era Orde Baru kepemimpinan Soeharto. "Dalam konteks orde baru dulu, itu orde baru memiliki jargon resmi kenegaraan yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kedua-duanya ditujukan kepada kelompok yang kritis terhadap rezim yang otoriter, anti-HAM dan antidemokrasi," cerita Busyro dalam diskusi daring "Mimbar Bebas Represi" yang digelar secara daring via akun Youtube Amnesty International Indonesia, Sabtu (20/2). "Yang menarik, saat Orde Baru itu diterapkan Undang-undang Subversif,
DEMOCRAZY.ID - Dosen dan praktisi hukum, Busyro Muqoddas menilai keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini dapat menjadi salah satu alat represi negara. Ia bahkan mengibaratkan beleid tersebut seperti melegitimasi tindakan buzzer atau para pendengung. UU ITE yang kerap dipakai sebagai alat untuk melaporkan pihak yang melontarkan kritik pun mengingatkan Busyro pada apa yang terjadi di era Orde Baru kepemimpinan Soeharto. "Dalam konteks orde baru dulu, itu orde baru memiliki jargon resmi kenegaraan yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kedua-duanya ditujukan kepada kelompok yang kritis terhadap rezim yang otoriter, anti-HAM dan antidemokrasi," cerita Busyro dalam diskusi daring "Mimbar Bebas Represi" yang digelar secara daring via akun Youtube Amnesty International Indonesia, Sabtu (20/2). "Yang menarik, saat Orde Baru itu diterapkan Undang-undang Subversif,