DEMOCRAZY.ID
Pertama, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul yang berpandangan bahwa isu KLB Demokrat ini merupakan bagian dari cipta kondisi kepentingan 2024.
“Saya kira ini (isu KLB Demokrat) tak lebih untuk mengamankan porsi di 2024,” kata Adib.
Ia menilai, sampai sejauh ini, hanya Partai Demokrat yang susah ‘dijinakkan’ pemerintah.
Menilik ke belakang, upaya pembelahan parpol sebelumnya juga pernah dialami PPP, Hanura, Partai Berkarya dan sebagainya.
“Itukan terlihat jelas ada kepentingan-kepentingan di luar partai yang ingin mengkondisikan,” ulasnya.
Kedua, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai isu KLB tidak akan menyasar PDIP dan Gerindra.
“Karena PDIP dan Gerindra enggak oposisi dengan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Satyo, persoalan yang terjadi di internal partai berlambang bintang mercy itu juga bisa terjadi di semua parpol di Indonesia.
Satyo juga mengatakan, potensi isu KLB akan menyasar pada partai yang hanya mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan dan kekuatan tokoh sentral.
“Satu-satunya partai yang hampir modern adalah Golkar, mereka relatif lebih stabil dan tidak tergantung dengan ketokohan personal,” hematnya.
Ketiga, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago yang melihat itu lantaran Demokrat berada di barisan oposisi.
“Kalau seandainya Partai Demokrat berada pada koalisi pemerintah, apakah mungkin terjadi KLB?” ujar Pangi.
Sementara, isu KLB diyakininya tidak akan pernah terjadi pada parpol yang merupakan koalisi pemerintah.
Pangi kemudian menyinggung dualisme Partai Golkar pada 2014 lalu.
Dimana terjadi saling klaim antara kubu Abu Rizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) versi Bali dengan kubu Agung Laksono Ketum versi Munaslub Ancol.
“Kemudian skenarionya di desain dengan SK Menkumham. Yang disahkan adalah Munaslub Ancol,” terang Pangi.
Dari kejadian itu, Pangi melihat ada desain politik yang didesain oleh penguasa kala itu.
Tidak menutup kemungkinan, situasi itu pula yang kini sedang dialami Partai Demokrat.
Pangi menyebut, semua parpol yang pernah mengalami KLB atau Munaslub, struktur kepengurusan partainya selalu ditandatangani dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“SK mana yang tidak pernah ditandatangani oleh Menkumham yang namanya KLB? Bagaimana mungkin logikanya SK kepengurusan partai di tandatangani oleh Menkumham,” kata Pangi.
“Menkumham itu adalah pembantu presiden, sumber kekuasaannya adalah presiden. orang kan curiga, tapi presiden bukan menghentikan itu,” tandasnya. [Democrazy/psid]
