DEMOCRAZY.ID - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mempertanyakan sikap pemerintah Jokowi yang menolak normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023, serta menginginkan Pilkada 2024. Menurut Titi, sikap ini bertentangan dengan alasan pemerintah ketika memaksakan Pilkada 2020. "Saya terus terang gelisah dengan pernyataan para pejabat publik kita yang berubah-ubah," kata Titi dalam sebuah diskusi, Sabtu, 30 Januari 2021. Titi mencontohkan pemerintah memaksakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan tak ingin ada 'sopir cadangan' atau pejabat sementara/pelaksana tugas yang memimpin daerah. Pemerintah beralasan butuh kepala daerah definitif karena upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi tak akan efektif dengan penjabat. "Itu bisa kita tracking pejabat teras Kemendagri berulang-ulang mengatakan itu," kata Titi. Kini dengan keinginan pemerintah Jokowi yang ingin Pilkada tetap digelar 2024 a
Sikap Pemerintahan Jokowi soal Pilkada 2024 Dinilai 'Kontradiktif'
Januari 31, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mempertanyakan sikap pemerintah Jokowi yang menolak normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023, serta menginginkan Pilkada 2024. Menurut Titi, sikap ini bertentangan dengan alasan pemerintah ketika memaksakan Pilkada 2020. "Saya terus terang gelisah dengan pernyataan para pejabat publik kita yang berubah-ubah," kata Titi dalam sebuah diskusi, Sabtu, 30 Januari 2021. Titi mencontohkan pemerintah memaksakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan tak ingin ada 'sopir cadangan' atau pejabat sementara/pelaksana tugas yang memimpin daerah. Pemerintah beralasan butuh kepala daerah definitif karena upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi tak akan efektif dengan penjabat. "Itu bisa kita tracking pejabat teras Kemendagri berulang-ulang mengatakan itu," kata Titi. Kini dengan keinginan pemerintah Jokowi yang ingin Pilkada tetap digelar 2024 a