DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyarankan Front Pembela Islam (FPI) yang kini berganti nama Front Persatuan Islam, menjadi partai politik alias parpol. “Biar kedudukannya jelas, lebih baik FPI menjadi partai politik saja,” kata TB Hasanuddin dilansir dari JPNN,com, Minggu (3/1/2020). Ia mengatakan, sejak era reformasi, Indonesia telah menjadi negara penganut sistem demokrasi. Tahun 2019, demokrasi di Indonesia menempati peringkat ke-4 di kawasan Asia Tenggara dan 67 di dunia dalam daftar indeks demokrasi global yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). “Dengan sistem demokrasi ini sangat mungkin bila FPI mendirikan partai politik,” ujarnya. Politikus PDIP ini memaparkan demokrasi pada hakikatnya meliputi tiga substansi penting. Yakni pemerintahan yang sah dan diakui rakyat, pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah tersebut dijalankan untuk kepentingan rakyat. S
Saran TB Hasanuddin: FPI jadi Parpol, Habib Rizieq sebagai Capres
Januari 03, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyarankan Front Pembela Islam (FPI) yang kini berganti nama Front Persatuan Islam, menjadi partai politik alias parpol. “Biar kedudukannya jelas, lebih baik FPI menjadi partai politik saja,” kata TB Hasanuddin dilansir dari JPNN,com, Minggu (3/1/2020). Ia mengatakan, sejak era reformasi, Indonesia telah menjadi negara penganut sistem demokrasi. Tahun 2019, demokrasi di Indonesia menempati peringkat ke-4 di kawasan Asia Tenggara dan 67 di dunia dalam daftar indeks demokrasi global yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). “Dengan sistem demokrasi ini sangat mungkin bila FPI mendirikan partai politik,” ujarnya. Politikus PDIP ini memaparkan demokrasi pada hakikatnya meliputi tiga substansi penting. Yakni pemerintahan yang sah dan diakui rakyat, pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah tersebut dijalankan untuk kepentingan rakyat. S