DEMOCRAZY.ID - Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menanggapi pemberitaan yang menyebutkan sejumlah warga dijemput paksa oleh aparat di beberapa kampung di Biak dan Supiori tanpa surat penangkapan sejak tanggal 4-7 Januari 2021. Mereka diperiksa di Polsek Warsa Biak Utara dan Polres Sorndiweri-Supiori. Menurut Filep, berdasarkan berita yang beredar, penangkapan tersebut disebabkan karena mereka menolak perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) dan dianggap mendukung Deklarasi Pemerintahan dari ULMWP. Mereka yang ditangkap ini kemudian diminta membuat pernyataan untuk mendukung kelanjutan Otsus Papua. “Dalam konteks hukum acara pidana, sudah menjadi kewajiban polisi untuk memperlihatkan surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat dia akan diperiksa (Pasal 18 ayat 1 KUHAP),” kata Filep Wamafma dalam keterangan pers pada S
DEMOCRAZY.ID - Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menanggapi pemberitaan yang menyebutkan sejumlah warga dijemput paksa oleh aparat di beberapa kampung di Biak dan Supiori tanpa surat penangkapan sejak tanggal 4-7 Januari 2021. Mereka diperiksa di Polsek Warsa Biak Utara dan Polres Sorndiweri-Supiori. Menurut Filep, berdasarkan berita yang beredar, penangkapan tersebut disebabkan karena mereka menolak perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) dan dianggap mendukung Deklarasi Pemerintahan dari ULMWP. Mereka yang ditangkap ini kemudian diminta membuat pernyataan untuk mendukung kelanjutan Otsus Papua. “Dalam konteks hukum acara pidana, sudah menjadi kewajiban polisi untuk memperlihatkan surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat dia akan diperiksa (Pasal 18 ayat 1 KUHAP),” kata Filep Wamafma dalam keterangan pers pada S