DEMOCRAZY.ID - Tim penasehat hukum petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan menilai majelis hakim Pengadilan Negeri Depok tidak bertindak independen dan imparsial dalam menangani kasus kliennya. Mereka mencurigai majelis hakim terlibat dalam agenda lain yang bisa merugikan Syahganda Nainggolan. "Bahwa sikap majelis hakim yang menolak menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi di muka persidangan merupakan tindakan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yakni melanggar prinsip berperilaku adil," kata Abdullah Alkatiri koordinator penasehat hukum Syahganda Nainggolan, dalam konferensi pers daring, Jumat(29/1). Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5. Juga diatur dalam Ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesi dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012, Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012, Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, tanggal 27 September 2012. Atas dasar h
DEMOCRAZY.ID - Tim penasehat hukum petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan menilai majelis hakim Pengadilan Negeri Depok tidak bertindak independen dan imparsial dalam menangani kasus kliennya. Mereka mencurigai majelis hakim terlibat dalam agenda lain yang bisa merugikan Syahganda Nainggolan. "Bahwa sikap majelis hakim yang menolak menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi di muka persidangan merupakan tindakan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yakni melanggar prinsip berperilaku adil," kata Abdullah Alkatiri koordinator penasehat hukum Syahganda Nainggolan, dalam konferensi pers daring, Jumat(29/1). Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5. Juga diatur dalam Ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesi dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012, Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012, Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, tanggal 27 September 2012. Atas dasar h