DEMOCRAZY.ID - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menilai mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak perlu dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Hal itu disampaikan untuk merespons draf revisi Undang-undang Pemilu yang salah satu poinnya mengatur larangan bagi eks HTI menjadi peserta pemilu calon presiden, legislatif dan kepala daerah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai sangat berlebihan bila eks HTI dicabut hak politiknya dalam pemilu. Menurutnya, menghapuskan hak politik seseorang bisa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). "Menurut saya berlebihan jika eks anggota FPI dan HTI tidak memiliki hak politik: memilih dan dipilih. Bangsa Indonesia harus adil kepada warga negaranya. Menghapuskan hak politik bisa bertentangan dengan HAM," kata Abdul, Kamis (28/1). Selain itu, Abdul pesimistis aturan itu mudah dilaksanakan bila nantinya RUU Pemilu disa
DEMOCRAZY.ID - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menilai mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak perlu dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Hal itu disampaikan untuk merespons draf revisi Undang-undang Pemilu yang salah satu poinnya mengatur larangan bagi eks HTI menjadi peserta pemilu calon presiden, legislatif dan kepala daerah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai sangat berlebihan bila eks HTI dicabut hak politiknya dalam pemilu. Menurutnya, menghapuskan hak politik seseorang bisa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). "Menurut saya berlebihan jika eks anggota FPI dan HTI tidak memiliki hak politik: memilih dan dipilih. Bangsa Indonesia harus adil kepada warga negaranya. Menghapuskan hak politik bisa bertentangan dengan HAM," kata Abdul, Kamis (28/1). Selain itu, Abdul pesimistis aturan itu mudah dilaksanakan bila nantinya RUU Pemilu disa