-->

Breaking

logo

Minggu, 31 Januari 2021

Khittah NU 1926 dan Nahdliyyin di Pusaran Politik

Khittah NU 1926 dan Nahdliyyin di Pusaran Politik

Khittah-NU-1926-dan-Nahdliyyin-di-Pusaran-Politik
DEMOCRAZY.ID - Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 2021 ini memperingati Hari Lahirnya (Harlah) dengan tema "Khidmah NU: Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan." 

Tepat pada tanggal itu pula, NU genap berusia 95 tahun merujuk pada tahun Masehi.


Lantas, dalam konteks perpolitikan nasional, bagaimana NU mengambil peran? 


Apakah Khittah NU 1926 masih relevan untuk saat ini atau sudah mengalami perubahan? 


Terkait hal ini, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachry Ali, memberi pandangannya yang dimulai dari Khittah NU 1926.


Dia mengatakan, Khittah NU 1926 itu lahir pada Muktamar tahun 1984 di Situbondo, sebagai usaha untuk mencari tempat lain yang lebih selamat dari kekuasaan Orde Baru. 


Karena itu, menurutnya, Khittah tersebut justru merupakan tindakan politik untuk menghindar dari kekuasaan Orde Baru.


"Isi khittah itu dibuat seakan-akan Khittah itu adalah Khittah 1926. Padahal sebelumnya pada 1952 NU itu sudah menjadi partai politik, setelah keluar dari Masyumi," kata dia.


Khittah NU 1926 yang dicetuskan pada 1984, lanjut Fachry, harus dilihat sebagai ekspresi politik NU dalam upaya menghindar dari kekuasaan Orde Baru. 


Langkah NU ini karena Orde Baru adalah rezim yang tidak ingin masyarakatnya menjadi gaduh pada urusan politik. 


Orde Baru adalah rezim antiideologi dan antipolitik sehingga terjadilah depolitisasi massa.


Akibatnya, kelompok-kelompok yang dianggap punya kekuatan politik harus dikurangi kekuatannya demi pembangunan ekonomi di masa Orde Baru. 


Sebab bagi rezim tersebut, pertarungan politik, apalagi pertarungan ideologi, itu hanya merecoki pembangunan ekonomi.


"Maka, Orde Baru disebut sebagai negara yang punya obsesi untuk melakukan pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonomi tidak mungkin berlangsung kalau ada cekcok di tingkat publik," jelasnya.


Karena bagaimana pun, Fachry menyampaikan, NU seperti juga Masyumi, PKI, dan lainnya, memiliki potensi politik yang sangat besar sehingga perlu dilakukan depolitisasi terhadap kelompok-kelompok tersebut, termasuk NU. 


Kondisi ini kemudian mendorong NU untuk melahirkan frasa 'Khittah NU 1926' yang berarti kembali ke tahun saat NU baru berdiri.


"Itu terjadi pada 1984 di Situbondo supaya tidak terus-menerus ditekan. Maka dicarilah kata Khittah, tetapi Khittah itu sendiri adalah produk politik juga. Ini manuver politik NU supaya selamat dari mata kekuasaan Orde Baru," paparnya. 


Kini, menurut Fachry, frasa tersebut tidak lagi dibicarakan oleh kalangan NU karena secara politik sudah tidak menguntungkan membicarakan Khittah. 


Terlebih sekarang NU telah punya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini dipimpin keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Muhaimin Iskandar. 


"Mereka pun sudah punya PKB, jadi sebisa-bisanya, Khittah itu tidak akan diungkit lagi," tuturnya.


Fachry berpendapat, NU mau tidak mau harus berpolitik karena mempunyai pengikut yang sangat besar sekitar 70 sampai 90 juta orang. 


Meski jumlahnya sekarang banyak berubah, warga NU masih relatif sami'na wa 'atho'na (patuh). 


Dengan demikian, kalau elite NU tidak berpolitik, maka warga NU yang besar itu akan dipakai oleh elite di luar NU. 


"Jumlah pengikut NU yang raksasa itu sayang-sayang jika tidak dimanfaatkan ke dalam dunia politik, dan akan menjadi godaan bagi elite NU untuk berpolitik. Kalau tidak, maka massa NU ini akan dimanfaatkan oleh elite di luar NU. Di sinilah dilemanya NU. Dan ini juga menjelaskan mengapa frasa Khittah NU 1926 itu tidak lagi dipakai sekarang," ucapnya.


Fachry juga menilai, NU sekarang ini tidak akan pernah menjadi oposisi. Dia menjelaskan, setiap rezim pasti membutuhkan NU sehingga NU secara struktural akan terus masuk ke dalam kekuasaan. 


"NU akan terus menjadi yang diperhitungkan oleh rezim, maka ia akan diakomodasi terus," ujarnya.


Soal apakah kemudian NU seolah menjelma menjadi lembaga politik atau tidak, Fachry mengatakan itu tidak penting. 


Karena yang harus diperhatikan adalah jumlah pengikut yang besar itu. 


Besarnya massa warga NU merupakan kekuatan politik yang kalau tidak digunakan maka akan dimanfaatkan oleh elite di luar NU. 


"Jadi dalam kalkulasi mereka, kan lebih baik orang NU yang memakai pengikut NU untuk tujuan politik. Maka karena kalkulasi-kalkulasi politik, mereka tidak akan mau beroposisi," jelasnya.


Lebih lanjut, Fachry juga menuturkan, ketika NU ada di dalam kekuasaan, proses mobilitas vertikal dari bawah ke atas, dari tingkat kecamatan ke tingkat nasional, menjadi lebih cepat.


Di antara contohnya adalah Khofifah Indar Parawansa dan Taj Yasin Maimoen. 


Nama pertama adalah ketua umum PP Muslimat NU, yang sekarang menjadi gubernur Jawa Timur. 


Sedangkan nama kedua adalah anak tokoh NU KH Maimoen Zubair, yang kini menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Tengah.


"(Manfaat bagi warga NU di akar rumput), mereka punya role model untuk melihat ke atas, untuk menjadi seorang politisi. Apalagi jika NU mengembangkan koperasi dan pertanian. Jika itu dilakukan, tentu punya manfaat lebih besar, meski sampai detik ini kita belum melihat lagi hasil yang signifikan dari usaha pengembangan ekonomi itu. Tetapi hasil signifikan yang paling jelas adalah mobilitas vertikal warga NU dalam konteks politik," paparnya. [Democrazy/rep]