DEMOCRAZY.ID - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) baru-baru ini merilis data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan. Data yang dirilis adalah data IPPKH dan Pelepasan Kawasan Hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Izin IPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal. Sementara Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Mengutip data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK periode tahun 1984-2020, pada Minggu (
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) baru-baru ini merilis data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan. Data yang dirilis adalah data IPPKH dan Pelepasan Kawasan Hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Izin IPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal. Sementara Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Mengutip data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK periode tahun 1984-2020, pada Minggu (