Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, PPP Minta Publik Jangan Salahkan 'Pemerintah'

DEMOCRAZY.ID - Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 turun 3 poin dibanding tahun sebelumnya.  PPP meminta aparat penegak hukum menjadikan penurunan indeks tersebut sebagai evaluasi dan pelajaran. "Turunnya Index Persepsi Korupsi itu memang perlu jadi bahan evaluasi jajaran penegak hukum dan pemerintahan," ujar Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (29/1/2021). Menurut Arsul, pemerintah perlu melakukan tindakan korektif terhadap upaya peningkatan indeks persepsi korupsi.  Ia menyarankan aparat penegak hukum bisa menyelesaikan kasus yang menarik perhatian publik. "Ya selesaikan kasus-kasus yang menarik perhatian publik secara tuntas, jangan ada limitasi sampai kepada orang tertentu saja penanganannya. Kedua, tunjukkan sinergisitas tiga lembaga Polri, KPK, Kejagung dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. Anggota Komisi III DPR RI itu pun meminta semua pihak tidak menghakimi pemerintahan Presiden Joko Widodo