Gegara Kebijakan Jokowi Tak Pro Pemberantasan Korupsi, IPK Indonesia Jadi Jeblok

DEMOCRAZY.ID - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, Zaenur Rohman menyebut Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia merosot pada 2020, tak lepas dari peran rezim Presiden Joko Widodo yang merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia kini berada diperingkat 102 dari 180 negara di tahun 2020.  Dimana turun tiga poin dari 40 di tahun 2019. Dan ditahun 2020 kini mendapatkan 37 poin. "Ini menunjukkan akumulasi dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi," kata Zaenur, Jumat (29/1/2021). Zaenur tak mempungkiri bahwa IPK masih memiliki sejumlah kelemahan.  Namun, IPK ini menjadi acuan disetiap periode sebelumnya.  Ataupun, negara-negara yang ingin mengetahui apakah korupsi dinegaranya naik atau turun . "Itulah kegunaan dari IPK untuk melihat apakah situasi pemberantasan korupsi itu semakin membaik atau semakin memburuk," ujarnya. Maka itu, Zaenur menilai jebloknya IPK