Fraksi Nadem Paparkan Beberapa Alasan Mengapa UU Pemilu dan Pilkada Perlu Dilakukan Revisi

DEMOCRAZY.ID - Fraksi Partai Nasdem DPR RI menilai UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada perlu untuk direvisi. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, mengacu Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu menjadi dasar bahwa UU Pemilu harus direvisi. Selain itu, terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, juga mengatur penundaan Pilkada di September 2020 menjadi Desember 2020. "Nah, dua hal itu menjadi salah satu faktor urgensi kedua UU itu perlu direvisi," kata Saan Mustopa dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM Network bertajuk "Perlukah Ubah UU Pemilu Sekarang?" pada Sabtu (30/1). Politikus senior Partai Nasdem ini juga menyatakan ada hal lain yang mengharuskan UU Pemilu sangat urgen untuk direvisi.  Menurutnya, berda