DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menilai pelarangan aktivitas, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI sangat berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat juga berekspresi. "Keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman dalam keterangannya, Kamis (31/12/2020). Menurut Usman, seharusnya pemerintah tidak membuat keputusan sepihak. Ia mengatakan, sebaiknya langkah yang ambil utamakan pendekatan hukum dan peradilan. "Misalnya, proses hukum pengurus ataupun anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, termasuk ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras, asal usul kebangsaan maupun minoritas gender. Itu kewajiban negara," ungkapnya. Usman memahami betul adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran yang berbasis kebencian
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menilai pelarangan aktivitas, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI sangat berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat juga berekspresi. "Keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman dalam keterangannya, Kamis (31/12/2020). Menurut Usman, seharusnya pemerintah tidak membuat keputusan sepihak. Ia mengatakan, sebaiknya langkah yang ambil utamakan pendekatan hukum dan peradilan. "Misalnya, proses hukum pengurus ataupun anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, termasuk ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras, asal usul kebangsaan maupun minoritas gender. Itu kewajiban negara," ungkapnya. Usman memahami betul adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran yang berbasis kebencian