DEMOCRAZY.ID - Sebuah laporan yang diterbitkan Kementerian Unifikasi Korea Selatan terkait kekejaman rezim Kim Jong Un di Korea Utara menggegerkan publik. Menurut laporan setebal 450 halaman tersebut, eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, dan penyensoran ekspresi oleh negara dan media adalah beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang biasa terjadi di Korea Utara. Dilansir dari Korea Times, ini adalah pertama kalinya Seoul mengungkapkan laporan tahunannya tentang masalah hak asasi manusia di Pyongyang kepada publik, sebuah langkah yang diperkirakan akan membuat marah Korea Utara. Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara, yang diubah pada tahun 2016 dan bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dari rezim diktator, kementerian unifikasi telah menyusun laporan tahunan sejak 2018. Namun pemerintahan liberal Moon Jae In sebelumnya (2017 -2022) telah mengklasifikasikan laporan tersebut sebagai data rahasia, mengutip alasan privasi para pembelot Kor
DEMOCRAZY.ID - Sebuah laporan yang diterbitkan Kementerian Unifikasi Korea Selatan terkait kekejaman rezim Kim Jong Un di Korea Utara menggegerkan publik. Menurut laporan setebal 450 halaman tersebut, eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, dan penyensoran ekspresi oleh negara dan media adalah beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang biasa terjadi di Korea Utara. Dilansir dari Korea Times, ini adalah pertama kalinya Seoul mengungkapkan laporan tahunannya tentang masalah hak asasi manusia di Pyongyang kepada publik, sebuah langkah yang diperkirakan akan membuat marah Korea Utara. Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara, yang diubah pada tahun 2016 dan bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dari rezim diktator, kementerian unifikasi telah menyusun laporan tahunan sejak 2018. Namun pemerintahan liberal Moon Jae In sebelumnya (2017 -2022) telah mengklasifikasikan laporan tersebut sebagai data rahasia, mengutip alasan privasi para pembelot Kor