DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Fenomena buzzer muncul ketika Joko Widodo di DKI Jakarta. Kemudian, buzzer terus melekat pada Presiden Jokowi sampai periode kedua pemerintahan Jokowi.
Sejauh ini, orang melihat bahwa keberadaan buzzer banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
Bagaimana fenomena buzzer dilihat dari segi politik? Rocky Gerung menjawab pertanyaan ini dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (30/11/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sebagai pemandu acara.
“Memang kata buzzer itu khas punya Jokowi, kan? Kan nggak ada buzzer PDIP, misalnya. PDIP buzzer-nya ya kadernya sendiri, dan partai-partai lain buzzer-nya adalah partainya sendiri. Nah, kalau Jokowi buzzer-nya outsource. Itu bedanya,” jawab Rocky.
Menurut Rocky, jelas terlihat kalau pemimpin tidak kokoh maka akan pasang perisai di mana-mana. Buzzer adalah perisai.
Saking tebalnya perisai tersebut membuat Jokowi tidak punya akses lagi dengan rakyat.
“Jadi, Jokowi hanya ingin dengar apa yang oleh buzzer dirumuskan sebagai hal yang baik buat Jokowi. Yang lebih bahaya, buzzer itu menyerang. Bukan mempromosikan, tapi dia menyerang. Jadi ada bengisnya,” ungkap Rocky.
Para buzzer bekerja dengan menyerang, menurut Rocky, karena setiap kali ada serangan maka langsung bisa dikonversi jadi uang.
Jadi, semakin marah, semakin galak, semakin tebal dompet buzzer karena diisi terus oleh majikan.
“Itu yang merusak demokrasi ini, karena akhirnya buzzer ini membeli opini publik, penguasa surveiyor segala macam sewa kiri kanan. Jadi memang ini yang merusak demokrasi adalah buzzer,” tegasnya.
Menurut Rocky, kita bisa membedakan antara influencer yang dengan rapi mempromosikan seseorang dengan buzzer yang brutal.
Kita juga harus membedakan antara kader partai yang paham visi dan misi tokoh yang mereka dukung, dengan buzzer yang membabi buta. Itu kontrasnya.
“Perbuzzeran adalah hal yang biadab dalam politik karena makan di mana saja, lalu menyerang kiri-kanan dan seringkali tanpa nama, jadi pengecut juga,” lanjut Rocky.
Selain proyek-proyek yang gagal dari Jokowi, orang akan ingat bahwa buzzer itu justru berkembang biak di era Jokowi dan hanya di era Jokowi. Di era lain tidak ada buzzer.
Fenomena perbuzzeran merupakan masalah yang cukup serius karena fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain yang bukan negara demokratis. Tampaknya, buzzer menjadi semacam benalu dalam demokrasi.
Menanggapi hal ini, Rocky mengatakan, ”Ya, itu bagian kasar dari yang disebut proses rekayasa opini publik. Kalau dia bagus rekayasanya, dia pakai cara yang lebih strategis, yang walaupun efeknya mengikat, tapi lebih rapi secara teknis, yang dulu disebut oleh Noam Chomsky sebagai manufacturing consent,” kata Rocky.
Dalam manufacturing consent, konsensus difabrikasi dan untuk fabrikasi diperlukan kemampuan intelektual untuk membentuk opini publik.
Masalahnya, buzzer tidak punya kemampuan apa-apa, mereka hanya menyerang dan ngoceh seperti anjing keluar dari kandang.
“Jadi, kita lihat betul bahwa akhirnya luar negeri juga meriset itu, LP3S sudah lama mengkhawatirkan perbuzzeran ini dan publik internasional menemukan bahwa ciri khas dari politik Indonesia di era Pak Jokowi adalah kebrutalan politik melalui buzzer itu,” lanjutnya.
Jadi, buat apa ada forum kampanye yang berisi ide-ide, buat apa ada talk show yang berisi gagasan dan argumen, kalau pada akhirnya buzzer yang menguasai.
Buzzer tidak mungkin bisa masuk di talk show karena otaknya terbatas, ujar Rocky.
Jadi, menurut Rocky, sayang sekali perbuzzeran ini akan melekat lagi pada Jokowi dan orang akan ingat bahwa Pak Jokowi memenangkan pemilu dengan fasilitas buzzer, karena itu buruk sebagai ingatan.
Nanti akan ada satu mata pelajaran baru tentang buzzer dan opini publik, dan studi kasusnya adalah Indonesia, dan orang akan ingat bahwa itu adalah periode Jokowi.
Sekarang buzzernya masih ada di WA grup dan itu gila-gilaan, kayak orang bodoh yang sudah buta huruf, tapi masih berupaya untuk mendapat limpahan kekuasaan. [Democrazy/FNN]
