DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal pernyataannya mengenai pengusaha minta Pilpres diundur.
Dia mengatakan pernyataannya itu sebetulnya tidak usah menjadi polemik, karena bukan bukan hal tabu.
Awalnya, dalam pidato Bahlil di acara Economic Outlook 2022 yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil bilang pemulihan ekonomi butuh stabilitas kondisi politik. Katanya, bila keadaan politik tidak stabil pemulihan ekonomi akan sulit terwujud.
"Kalau boleh tanyain juga apa mungkin pemulihan ekonomi itu terwujud kalau tak ada stabilitas? Omong kosong bicara pemulihan ekonomi tanpa stabilitas, itu terkait persoalan hukum dan keamanan, instrumennya politik," ungkap Bahlil dalam acara Hipmi tersebut, Selasa (25/1/2022).
Atas anggapan tersebut menurutnya negara harus memenuhi kebutuhannya.
Muncul lah dua pertanyaan negara lebih butuh pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi atau butuh kontestasi politik dengan pemilu.
Nah menurutnya dua pertanyaan besar itu sah-sah saja untuk didiskusikan. Bukan barang haram untuk dibicarakan.
Makanya dia menilai pernyataannya soal pengusaha minta pemilu diundur harusnya tak perlu menuai polemik.
"Jadi teman-teman harus berpikir cerdas, negara ini butuh apa? Butuh pengendalian COVID dan butuh pemulihan ekonomi untuk lapangan kerja ada, atau butuh demokrasi dengan konteks pemilu? Kenapa harus tabu? Silakan aja diskusikan, ini bukan barang haram untuk dibicarakan," jelas Bahlil.
Lain halnya bila membahas yang ada di kitab suci, semua yang ada di sana menurutnya bukan untuk diperdebatkan.
"Yang nggak boleh diubah itu alquran dan alkitab, dan kitab-kitab lainnya nggak boleh diubah-ubah. Kalau yang lainnya kan ada mekanismenya, mekanisme itu yang ditempuh selama kita ada kajian yang substansial dan relevan dari kepentingan negara," papar Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil pernah mengatakan, dunia usaha setuju apabila pemilihan presiden diundur dari 2024.
Dengan begitu, tak akan banyak proses peralihan kepemimpinan di Indonesia.
"Kalau dicek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang dipertimbangkan untuk dimundurkan ini jauh lebih baik. Ini hasil diskusi kami," kata Bahlil dalam paparan survey Indikator Politik Indonesia, dikutip dari siaran YouTube, Senin (10/1/2022). [Democrazy/rkp]
