DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kondisi partai politik (parpol) di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini bukan sebuah konsolidasi demokrasi.
Hal tersebut diucapkan oleh Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN), Salim Said.
Kini, disebutkan Salim Said, hampir 82 persen partai yang berada dalam parlemen merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi (koalisi), bukan oposisi.
Melihat fenomena tersebut, dia mengatakan penggabungan para partai hingga menjadi gemuk ini merupakan konsolidasi kekuatan Jokowi.
“Untuk proses politik Indonesia, menurut saya, itu bukan konsolidasi demokrasi, itu lebih merupakan konsolidasi kekuatan Jokowi,” ujarnya dilansir melalui kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored Kamis, 27 Januari 2022.
Salim Said mengatakan eks Gubernur DKI Jakarta itu tampak semakin kuat, terbukti dengan terpilihnya keluarga Jokowi sebagai pemimpin daerah.
Mereka adalah Gibrang Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Solo dan menantunya, Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan.
“Dan itu kan risikonya berat, apakah Jokowi bisa bertahan mempertahankan kekuatannya setelah dia mundur, selesai menjadi presiden?” tutur Salim Said.
Akademisi kelahiran 10 November 1943 ini mengatakan, anak dan menantu Jokowi bisa menjadi pejabat publik karena adanya dukungan dari partai kekuatan politik.
Menurut Salim Said, hal ini bukanlah contoh yang baik bagi demokrasi di Indonesia.
Pasalnya, seperti tercatat dalam sejarah, Indonesia baru saja melakukan sidang MPR dengan keputusan melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Salim Said lantas menyindir Jokowi dengan menyebutnya melakukan KKN hingga membahas soal pekerjaan anaknya.
“Lah kok kita punya presiden (yang) KKN-nya terang-terangan. Anaknya yang cuma punya pengalaman jual martabak jadi wali kota,” ungkapnya. [Democrazy/rkp]
