PKS Tuding Pembahasan RUU IKN di DPR RI Ugal-Ugalan: Banyak Yang Belum Dibahas, Sudah Mau Disahkan!

DEMOCRAZY.ID - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menyebut, pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara (RUU IKN) oleh DPR RI dilakukan secara ugal-ugalan dan mengabaikan partisipasi masyarakat. "Kami menyayangkan pembahsan RUU IKN di Pansus (Panita Khusus) DPR ugal-ugalan dan menegasikan partisipasi masyarakat," kata Pipin kepada wartawan, Jumat (14/1/2022). Pipin bilang, masih banyak substasi pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang belum selesai.  Namun, RUU IKN justru akan segera disahkan menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022. Pimpinan Pansus RUU IKN, kata Pipin, bahkan sudah menargetkan RUU IKN dibahas sekali lagi pada 17 Januari 2022 untuk pengambilan keputusan tingkat I, sebelum dibawa ke paripurna DPR RI. "Banyak substansi yang belum dibahas. Namun Pengambilan Keputusan TK II sudah diajukan penjadwalannya di Rapat Paripurna 18 Januari mendatang. Pimpinan Pansus mau menargetkan hari S