DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Masyarakat saat ini lebih membutuhkan pemimpin yang terbukti kerja dan memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat dibanding pemimpin yang seolah dan dikesankan merakyat.
Demikian antara lain yang tergambar dalam survei yang dilakukan oleh Dinamika Survei Indonesia (DSI) yang diselenggarakan sejak 22 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022.
Dalam survei ini, DSI melakukan pertanyaan tertutup terkait sosok Presiden yang diinginkan masyarakat penerima tongkat estafet Presiden Joko Widodo.
"Didapati hasil jawaban responden mengungkapkan 91,8 persen responden menginginkan sosok presiden yang bekerja dan terbukti kerjanya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Koordinator Survei Nasional DSI, Permadi Yuswiryanto dalam keterangannya yang diterima, Minggu (9/1).
Selanjutnya, sebanyak 76,7 persen responden menginginkan sosok yang berpengalaman di birokrasi pemerintahan serta memiliki dukungan partai politik (parpol) yang kuat di parlemen.
Kemudian sebanyak 62,8 persen responden menginginkan kriteria pemimpin yang merakyat.
"Hasil temuan ini menunjukan tren yang mulai bergeser dari sosok presiden yang merakyat sebelumnya, ke sosok presiden yang program program kerjanya bisa memberikan benefit dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat," pungkas Permadi.
Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.988 orang di 34 provinsi secara proporsional dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,2 persen.
Survei DSI: Elektabilitas PDIP Turun, PSI Tak Lolos Ambang Batas
Elektabilitas PDI Perjuangan mengalami penurunan dibanding Pemilu 2019 kemarin meskipun tetap berada diurutan pertama.
Demikian yang tergambar dalam hasil survei yang dilakukan oleh Dinamika Survei Indonesia (DSI) yang diselenggarakan sejak 22 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022.
Koordinator Survei Nasional DSI, Permadi Yuswiryanto mengatakan, pilihan masyarakat terhadap partai politik (parpol) cenderung memperlihatkan kemapanan preferensi mereka.
"Dua tahun terakhir, pilihan masyarakat terhadap partai tidak begitu beranjak jauh dengan hasil Pemilu 2019. Meskipun demikian, dinamika tingkat keterpilihan parpol tetap terbuka selama tiga tahun ke depan, hingga jelang Pemilu 2024," ujar Permadi dalam keterangannya yang diterima Minggu (9/1).
Berdasarkan hasil survei kata Permadi, partai-partai politik yang saat ini memiliki kursi di DPR RI, hanya delapan parpol berpeluang lolos ambang batas parlemen 4 persen sebagai salah satu syarat untuk bertahan di lembaga legislatif nasional tersebut.
Sedangkan partai-partai debutan baru tidak ada yang lolos melewati ambang batas.
"Hal ini terpotret dari pilihan responden dalam survei, ketika diminta untuk memilih parpol jika pemilu digelar saat survei dilakukan, di mana PDI Perjuangan masih menempati urutan pertama dengan tingkat elektabilitas 13,9 persen walau hasil menunjukan penurunan dibandingkan hasil Pemilu 2019," jelas Permadi.
Sementara diurutan kedua kata Permadi yaitu Partai Golkar dengan tingkat keterpilihan 13,6 persen dan disusul Partai Gerindra diurutan ketiga dengan angka 13,3 persen.
Selanjutnya disusul oleh PKS 6,7 persen, PKB 6,2 persen, Partai Nasdem 5,7 persen, Partai Demokrat 5,2 persen, dan PAN 4,2 persen.
"Dan partai-partai yang tidak berpeluang lolos ambang batas atau di bawah 4 persen dalam survei ini masing memiliki tingkat elektabilitas sebagai berikut, PPP 2,1 persen, Perindo 1,9 persen, Hanura 1,3 persen, PBB 1,2 persen, Garuda 1,1 persen, PSI 1,1 persen, Berkarya 0,8 persen, PKPI 0,6 persen," terang Permadi.
Sedangkan parpol yang sedang dalam pembentukan kepengurusan serta sedang berusaha untuk lolos sebagai peserta pemilu kata Permadi, preferensi publik dalam memilih partai tersebut jika berhasil sebagai peserta pemilu, maka Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) memiliki tingkat keterpilihan 1,8 persen, Partai Gelora 1,2 persen dan Partai Ummat 0,9 persen.
"Responden yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan (undecided) sebanyak 17,7 persen," pungkas Permadi.
Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.988 orang di 34 provinsi secara proporsional dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,2 persen. [Democrazy/rmol]
