Alasan ASN Didorong Ikut Komcad: Banyak Terlibat Korupsi, Narkoba, dan Radikalisme - DEMOCRAZY News
EDUKASI

Alasan ASN Didorong Ikut Komcad: Banyak Terlibat Korupsi, Narkoba, dan Radikalisme

DEMOCRAZY.ID
Januari 03, 2022
0 Komentar
Beranda
EDUKASI
Alasan ASN Didorong Ikut Komcad: Banyak Terlibat Korupsi, Narkoba, dan Radikalisme

Alasan ASN Didorong Ikut Komcad: Banyak Terlibat Korupsi, Narkoba, dan Radikalisme

DEMOCRAZY.ID - Aparatur sipil negara ( ASN ) didorong untuk ikut pelatihan komponen cadangan ( Komcad ). Keikutsertaan ASN di Komcad bersifat sukarela dan harus melalui seleksi. 


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan surat edaran nomor 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. 


MenPANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan tujuan mendorong ASN mengikuti pelatihan Komcad adalah pendisiplinan. 


“Ingin mendisiplinkan ASN itu walaupun tidak harus seperti TNI, Polri, tapi ASN itu harus disiplin, harus profesional, taat pada perintah, harus memahami dasar negara dan sebagainya,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/1/2021).


Tjahjo mengungkapkan saat ini masih banyak ASN yang melanggar disiplin. 


Dia mengatakan dalam sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (bapek), banyak ASN diberhentikan karena narkoba, radikalisme, hingga korupsi. 


“Saya tiap bulan rapat bapek ada aja masalah yang kita berhentikan, kita nonjobkan karena tidak profesional, tidak taat asas. Masih ada penyalahgunaan wewenang, masih ada penggunaan narkoba, masih ada terkena paham radikalisme, masih banyak KKN,” ujarnya. 


Tjahjo mengatakan hal ini bagian dari reformasi birokrasi. 

snd

“Mereka (ASN, red) digaji negara, digaji oleh rakyat untuk melayani masyarakat, tapi seenaknya sendiri kan ndak bisa,” tuturnya. 


Tjahjo memastikan tidak akan mencabut SE soal keikutsertaan ASN dalam Komcad meskipun Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara masih diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). 


“Kalau nanti MK ada putusan, ya bisa kita evaluasi. Itu sudah masuk programnya Kemhan kok. Kemarin Bapak Presiden meresmikan Komcad sudah di Jawa Barat, kan sama saja,” pungkasnya. [Democrazy/snd]

Penulis blog