DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan dapat fokus mengusut sejumlah permasalahan seperti bisnis tes PCR yang diduga melibatkan menteri di kabinet Jokowi hingga kasus bantuan sosial (bansos), dibandingkan harus menghabiskan waktu untuk Formula E. Saran itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun yang menilai kasus menteri berbisnis PCR maupun bansos sudah terlihat jelas dan dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat. "Mesti prioritaskan kasus-kasus itu. Seperti bisnis PCR, ada angka yang jelas, aktor yang diduga terlihat jelas," ujar Refly Harun kepada wartawan, Minggu (14/11). Refly meminta agar KPK tidak bertindak seperti auditor dalam kasus Formula E di DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan merupakan wilayahnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih baik, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian negara dan siapa aktor yang terlibat dari kasus bisnis PCR dan bansos. "Jadi, ini kok terkesan KPK seperti s
Refly Harun: Audit Formula E Itu Ranahnya BPK, Mending KPK Fokus Saja Usut Mafia Bisnis PCR
November 14, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan dapat fokus mengusut sejumlah permasalahan seperti bisnis tes PCR yang diduga melibatkan menteri di kabinet Jokowi hingga kasus bantuan sosial (bansos), dibandingkan harus menghabiskan waktu untuk Formula E. Saran itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun yang menilai kasus menteri berbisnis PCR maupun bansos sudah terlihat jelas dan dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat. "Mesti prioritaskan kasus-kasus itu. Seperti bisnis PCR, ada angka yang jelas, aktor yang diduga terlihat jelas," ujar Refly Harun kepada wartawan, Minggu (14/11). Refly meminta agar KPK tidak bertindak seperti auditor dalam kasus Formula E di DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan merupakan wilayahnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih baik, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian negara dan siapa aktor yang terlibat dari kasus bisnis PCR dan bansos. "Jadi, ini kok terkesan KPK seperti s