DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta oleh Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat (FPR NTB) untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika. Tuntutan tersebut, menyusul langkah Presiden Jokowi meresmikan Pertamina Mandalika International Street Circuit alias Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (12/11). Ternyata di balik kemegahan Sirkuit Mandalika tersebut, masih menyimpan sengketa lahan. Pasalnya, warga yang lahan tempat tinggalnya belum diganti rugi itu sempat melakukan aksi protes saat kedatangan Jokowi ke KEK Mandalika, Jumat (12/11). Berdasarkan siaran pers FPR NTB, aksi protes tersebut direspons Presiden Jokowi dengan menemui empat orang perwakilan warga dan selanjutnya menjanjikan untuk memberikan ganti rugi sebagaimana yang dituntut. "Respons tersebut dilanjutkan dengan memerintahkan menteri BUMN untuk segera mengurus skema penyelesaian dan ganti ruginya," jelas Juru Bicara FPR NT
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta oleh Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat (FPR NTB) untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika. Tuntutan tersebut, menyusul langkah Presiden Jokowi meresmikan Pertamina Mandalika International Street Circuit alias Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (12/11). Ternyata di balik kemegahan Sirkuit Mandalika tersebut, masih menyimpan sengketa lahan. Pasalnya, warga yang lahan tempat tinggalnya belum diganti rugi itu sempat melakukan aksi protes saat kedatangan Jokowi ke KEK Mandalika, Jumat (12/11). Berdasarkan siaran pers FPR NTB, aksi protes tersebut direspons Presiden Jokowi dengan menemui empat orang perwakilan warga dan selanjutnya menjanjikan untuk memberikan ganti rugi sebagaimana yang dituntut. "Respons tersebut dilanjutkan dengan memerintahkan menteri BUMN untuk segera mengurus skema penyelesaian dan ganti ruginya," jelas Juru Bicara FPR NT