DEMOCRAZY.ID - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merevisi aturannya sendiri. Hal ini menyusul keputusan Jokowi mencabut izin investasi miras di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Saleh menduga ada yang tidak beres di biro hukum kepresidenan dalam menyusun setiap peraturan baru. Menurutnya, para pejabat biro hukum tersebut kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan. "Fakta bahwa ini bukan kali pertama presiden mencabut atau merevisi perpres yang dikeluarkan. Wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka di tengah masyarakat," kata Saleh lewat keterangan tertulis, Selasa (2/3). Saleh mengatakan presiden pasti memiliki ahli hukum dan biro hukum yang khusus merumuskan kebijakan. Mereka yang bertanggung jawab mengkaji secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebuah aturan sebelum diajukan ke m
DEMOCRAZY.ID - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merevisi aturannya sendiri. Hal ini menyusul keputusan Jokowi mencabut izin investasi miras di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Saleh menduga ada yang tidak beres di biro hukum kepresidenan dalam menyusun setiap peraturan baru. Menurutnya, para pejabat biro hukum tersebut kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan. "Fakta bahwa ini bukan kali pertama presiden mencabut atau merevisi perpres yang dikeluarkan. Wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka di tengah masyarakat," kata Saleh lewat keterangan tertulis, Selasa (2/3). Saleh mengatakan presiden pasti memiliki ahli hukum dan biro hukum yang khusus merumuskan kebijakan. Mereka yang bertanggung jawab mengkaji secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebuah aturan sebelum diajukan ke m