DEMOCRAZY.ID - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merevisi draf kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 karena dinilai telah menghilangkan frasa 'agama'. "Jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukkan peran agama dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi," kata Syaikhu dalam pidato politiknya di acara penutupan Rakernas PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/3). Syaikhu menegaskan rencana kebijakan tak bisa dipaksakan karena tak sesuai dengan konstitusi dan visi yang terkandung dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia juga menilai tak tepat bila ada kebijakan pemerintah yang ingin menghilangkan peran agama dalam tiap lini proses pembangunan Indonesian. "Maka itu adalah tindakan yang mengkhianati Visi Ketuhanan," tambah dia. Selain itu, Syaikhu juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa yang re
DEMOCRAZY.ID - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merevisi draf kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 karena dinilai telah menghilangkan frasa 'agama'. "Jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukkan peran agama dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi," kata Syaikhu dalam pidato politiknya di acara penutupan Rakernas PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/3). Syaikhu menegaskan rencana kebijakan tak bisa dipaksakan karena tak sesuai dengan konstitusi dan visi yang terkandung dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia juga menilai tak tepat bila ada kebijakan pemerintah yang ingin menghilangkan peran agama dalam tiap lini proses pembangunan Indonesian. "Maka itu adalah tindakan yang mengkhianati Visi Ketuhanan," tambah dia. Selain itu, Syaikhu juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa yang re