DEMOCRAZY.ID - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menyoroti sikap anak buah Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Alih-alih, mempersiapkan revisi, anak buah Presiden justru mengarahkan pada pembuatan pedoman interpretasi UU Nomor 11 Tahun 2008 itu. "Ada dua kemungkinan. Jajaran di bawah Presiden tidak menangkap pesan Presiden dengan baik, atau memang sengaja didesain seperti ini," kata Rivanlee ketika dihubungi, Kamis, 18 Februari 2021. Rivanlee mengatakan pembuatan pedoman interpretasi tak tepat dan justru berpotensi membuat ruang baru melakukan kriminalisasi. Ia mengatakan, pasal karet atau multitafsir dalam Undang-undang ITE harus dicabut jika pemerintah serius ingin dikritik sekaligus memberikan jaminan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam merevisi undang-undang, Rivanlee juga meminta agar tim revisi berbeda dengan tim revisi UU sebelumnya. Undang-u
DEMOCRAZY.ID - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menyoroti sikap anak buah Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Alih-alih, mempersiapkan revisi, anak buah Presiden justru mengarahkan pada pembuatan pedoman interpretasi UU Nomor 11 Tahun 2008 itu. "Ada dua kemungkinan. Jajaran di bawah Presiden tidak menangkap pesan Presiden dengan baik, atau memang sengaja didesain seperti ini," kata Rivanlee ketika dihubungi, Kamis, 18 Februari 2021. Rivanlee mengatakan pembuatan pedoman interpretasi tak tepat dan justru berpotensi membuat ruang baru melakukan kriminalisasi. Ia mengatakan, pasal karet atau multitafsir dalam Undang-undang ITE harus dicabut jika pemerintah serius ingin dikritik sekaligus memberikan jaminan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam merevisi undang-undang, Rivanlee juga meminta agar tim revisi berbeda dengan tim revisi UU sebelumnya. Undang-u