DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.
Menurutnya anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo
Anas sangat menyayangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/01/2023).
"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.
Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang.
Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.
"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.
Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi.
Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat.
Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.
"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, ita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.
Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi.
Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir.
Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.
Angka Kemiskinan
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang atau naik 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022.
Namun hal itu jika dibandingkan September 2021 menurun sebesar 0,14 juta orang.
Sementara persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin dibandingkan bulan Maret 2022. [Democrazy/detik]
