DEMOCRAZY.ID - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tiba-tiba menjadi sorotan publik. Pemicunya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru mengenai pembangunan proyek tersebut. Aturan itu berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung Melalui aturan itu, Jokowi mengubah beberapa kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan proyek yang kemungkinan besar menelan dana sampai Rp114 triliun tersebut. Perubahan mulai dari pimpinan konsorsium proyek dari semula PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Lalu, mengubah trase jalur pembangunan proyek dari Jakarta-Walini-Bandung menjadi Jakarta-Padalarang-Bandung. Kemudian, menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi pimpinan komite percepatan proyek. Selanjutnya, merestui penggunaan
DEMOCRAZY.ID - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tiba-tiba menjadi sorotan publik. Pemicunya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru mengenai pembangunan proyek tersebut. Aturan itu berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung Melalui aturan itu, Jokowi mengubah beberapa kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan proyek yang kemungkinan besar menelan dana sampai Rp114 triliun tersebut. Perubahan mulai dari pimpinan konsorsium proyek dari semula PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Lalu, mengubah trase jalur pembangunan proyek dari Jakarta-Walini-Bandung menjadi Jakarta-Padalarang-Bandung. Kemudian, menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi pimpinan komite percepatan proyek. Selanjutnya, merestui penggunaan