DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menuding Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempurna melumpuhkan KPK dan bagi-bagi komisaris BUMN untuk jongos rezim. PPP membantah tudingan Busyro itu.
Wasekjen PPP Achmad Baidowi tak melihat KPK lumpuh di era Jokowi.
Menurutnya, KPK justru bertaji mengungkap kasus-kasus besar.
"KPK lumpuh? Kami tidak melihat itu karena nyatanya KPK masih bertaji untuk mengungkap kasus-kasus besar," ujar anggota DPR yang akrab disapa Awiek itu, Minggu (20/6/2021).
Awiek mengatakan masa depan KPK bukan ada pada orang per orang.
Menurutnya, pergantian pegawai di sebuah lembaga adalah suatu hal yang lumrah adanya.
"Masa depan KPK bukan ada pada orang per orang tapi pada sistem. Soal ada pergantian di pegawai itu biasa saja apalagi atas perintah UU bukan perintah seseorang," tuturnya.
Awiek juga menilai ungkapan komisaris untuk jongos yang disampaikan terlalu kasar dan tidak elok.
Dia menjelaskan, jabatan komisaris diberikan kepada orang yang memiliki kualifikasi tertentu.
Jabatan itu, kata Awiek, tak diberikan kepada sembarang orang.
"Ungkapan komisaris untuk jongos itu terlalu kasar dan kurang elok disampaikan oleh seorang tokoh yang berpendidikan tinggi. Jabatan komisaris merupakan kewenangan dr pemilik saham yakni kementerian BUMN, yang tidak semua orang bisa masuk tapi harus memiliki kualifikasi tertentu. Bukan juga seperti ibarat mencomot orang di pinggir jalan, tapi sudah hasil seleksi dari kementerian," papar Awiek.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas melihat aksi pelumpuhan KPK sebagai kisah sukses.
Dalam hal ini merupakan kesuksesan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI.
Menurut Busyro, hal ini terlihat jelas dalam kisruh Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Seperti diketahui, 75 pegawai KPK tak lolos dan berujung pada pemecatan.
Hingga saat ini, tak ada satu pun partai politik yang menunjukkan sensivitasnya.
"Itu melumpuhkan KPK dengan sempurna. Bisa dikatakan sebagai success story dari Pak Jokowi," kata Busyro dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6/2021).
Busyro juga menyentil soal aksi bagi-bagi jabatan komisaris di BUMN.
Menurutnya, jabatan itu banyak diberikan kepada orang-orang di lingkaran pendukung saat Pilpres 2014 dan 2019.
"Jabatan-jabatan yang terkait dengan fasilitas kenegaraan yang melanggar prinsip the right man on the right job. Ya komisaris-komisaris dan sejenisnya itu," kata Busyro.
"Itu hanya mainan-mainan saja bagi mereka yang diharapkan akan mendukung pada 2024 mendatang dan bagi mereka yang kemarin sudah berjasa sebagai jongos-jongos politik pada periode pemilu lalu," lanjutnya. [Democrazy/dtk]
