DEMOCRAZY.ID
Hal itu disebabkan adanya nuansa politik yang berbeda dibanding periode pertama saat Jokowi masih didampingi Jusuf Kalla.
Sementara di satu tahun periode kedua kepemimpinan Jokowi, banyak masyarakat yang kurang puas.
Hal itu diamini pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi PojokSatu.id, di Jakarta, Rabu (29/10/2020).
Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat itu dipicu banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilai mengesampingkan kepentingan rakyat.
“Jadi memang rakyat sedang tak puas dengan kinerja Jokowi-Ma’ruf dalam satu tahun ini. Karena banyak kebijakan yang tak berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
Begitu pula dengan kinerja para menteri Jokowi yang dinilai kurang memuaskan dalam melayani masyarakat.
Tak heran, lanjut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu, jika gelombang massa terus-menerus melakukan demonstrasi belakangan ini.
Karena hal tersebut merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Rakyat menilai menteri dan presiden berkinerja kurang memuaskan. Imbasnya, karena kinerja dan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat, akibatnya rakyat demo,” jelasnya.
Salah satu kebijakan tidak pro rakyat dimaksud Ujang salah satunya adalah resvisi Undang-Undang (UU) KPK.
Sebab, publik menilai bahwa UU tersebut ujung-ujungnya malah melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.
Selanjunya, revisi UU Minerba, Kenaikan BPJS, dan penanganan virus corona yang tak jelas.
Yang terakhir, tentu saja adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Semua itu, beber Ujang, terjadi dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.
“Ini kan evaluasi satu tahun pemerintah. Ya, rakyat mengkoreksi pemerintah,”
“Revisi UU KPK, revisi UU Minerba, kenaikan iuran BPJS, penanganan Corona yang tak jelas, dan UU Ciptaker,” pungkasnya. [Democrazy/pjst]
