Menteri Lingkungan Hidup Jepang Meminta Maaf, Stafnya Mematikan Mic Saat Pernyataan Korban Minamata

“Saya dengan tulus meminta maaf dari lubuk hati saya. Saya benar-benar menyesal,” kata menteri, Shintaro Ito, saat bertemu dengan korban di Minamata di barat daya negara itu.

TOKYO - Menteri Lingkungan Hidup Jepang meminta maaf pada hari Rabu setelah pejabatnya mengganggu pernyataan beberapa korban penyakit keracunan merkuri Minamata dengan mematikan mikrofon mereka pada pertemuan di Prefektur Kumamoto minggu lalu.

“Saya dengan tulus meminta maaf dari lubuk hati saya. Saya benar-benar menyesal,” kata menteri, Shintaro Ito, saat bertemu dengan korban di Minamata di barat daya negara itu.

Teppei Kiuchi, direktur Kantor Penyakit Lingkungan Khusus kementerian dan moderator pertemuan, juga meminta maaf dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh kelompok korban di Minamata pada pagi hari itu.

Tindakan tersebut “sangat tidak pantas dan menyakitkan,” akui Kiuchi.

Selama pertemuan tanggal 1 Mei antara menteri dan perwakilan delapan kelompok penderita Minamata, seorang pejabat kementerian mematikan mikrofon dua peserta setelah tiga menit yang ditetapkan untuk berbicara telah berlalu.

Hal ini menimbulkan kegemparan dan mendorong kelompok-kelompok tersebut untuk protes dan menuntut permintaan maaf dari menteri.

Selama penginterogasian oleh Partai Demokratik Konstitusional Jepang pada hari Rabu, seorang pejabat kementerian lingkungan hidup lainnya mengatakan bahwa mereka diajarkan untuk mematikan mikrofon setelah tiga menit jika diskusi memanas, tetapi sebenarnya belum pernah melakukannya dalam praktik.

Ito, dalam permintaan maafnya, menyatakan keinginannya untuk meninjau kebijakan batas waktu, mengingat bahwa “sulit untuk memahami situasi dalam tiga menit.”

Penyakit ini, yang berasal dari air tercemar merkuri yang dibuang ke laut oleh pabrik kimia Chisso Corp. di Minamata, secara resmi diakui oleh otoritas kesehatan setempat pada tahun 1956.

Penyakit ini menyebabkan kelumpuhan pada sistem saraf pusat dan juga menyebabkan kelainan kongenital. 

Meskipun langkah-langkah bantuan pemerintah telah diberlakukan, pertempuran hukum terus berlanjut untuk penderita yang tidak diakui dan dikesampingkan dari tindakan tersebut.

Sumber: FusilatNews