Malangnya Jawa Tengah, Ganjar Sibuk Kampanye, Wakil Gubernurnya Juga Mundur

DEMOCRAZY.ID - Politikus Partai Ummat, Helmi Felis, mengomentari mundurnya Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin.

Diberitakan sebelumnya bahwa Gus Yasin resmi mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke KPU Jawa Tengah, Kamis (11/5/2023).

Gus Yasin mendaftar ke KPU pukul 11.00 WIB di kantor KPU Jateng, Jalan Veteran, Kota Semarang. 

Ia menjadi calon ketujuh yang sudah resmi mendaftar dan tersisa tiga orang lagi dari 11 orang yang akan mendaftar.

"Calon DPD ada tujuh. Yang lain sudah memberikan pemberitahuan. Nanti sore ada lagi satu, besok dua. DPD dipastikan 11 akan mendaftar," kata Ketua KPU Jateng, Paulus Widyantoro di kantornya, Kamis (11/5/2023).

Ditanya soal jabatan Wagub Jateng Gus Yasin, ia menjelaskan Gus Yasin sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada atasannya sesuai aturan. 

Keputusan surat pengunduran diri itu diserahkan ke KPU sebelum ditetapkan daftar calon tetap (DCT) pada 3 November 2023.

"Saat menyerahkan itu kan menyerahkan surat pengunduran diri yang diterima atasannya langsung. SK pemberhentian diterima KPU sebelum daftar calon tetap 3 November. Masih dalam proses," jelasnya.

Gus Yasin akan menyelesaikan masa jabatan Wagub Jateng pada 5 September 2023. 

Terkait hal itu ada kemungkinan ia tetap bisa menjabat sampai akhir masa jabatan jika SK pengunduran dirinya keluar setelah tanggal tersebut.

"Yang penting SK sudah kita terima sebelum DCT," tegasnya.

Sementara itu, Gus Yasin mengatakan sudah siap mengundurkan diri karena memang itu aturannya. 

Koordinasi dengan KPU sudah dilakukan sebelum dibuka pendaftaran terkait syarat pendaftaran calon anggota DPD.

"Jadi untuk pengunduran diri sebagai wagub kemarin kita sebelum dibuka pendaftaran sudah ada koordinasi yang dipimpin oleh Ketua KPU Jateng. Kita dikumpulkan semua baik itu dari calon DPD maupun dari Parpol. Terkait pengunduran diri yang kami tahu kemarin diinformasikan apabila akhir jabatannya itu sebelum penetapan, tidak wajib untuk mengundurkan diri. Akan tetapi ini sebuah persyaratan maka kami juga melayangkan surat pengunduran diri," jelas Yasin.

Terkait pemilihan waktu pendaftaran, Gus Yasin menjelaskan memang sengaja dipilih Kamis Pahing tanggal 11 Mei jam 11.00 WIB. 

Hari Kamis juga merupakan hari yang kerap dipilih sangat ayah, almarhum KH Maimoen Zubair semasa hidupnya.

"Pemilihan hari ini tentu yang pertama ini hari Kamis menurut orang Jawa hari Kamis Pahing dinggo (untuk) pemimpin. Saya mengikuti Mbah Moen saja. Karena tanggal ini tanggal 11 maka saya jamnya ke KPU jam 11.00 WIB. Saya ikuti (Mbah Moen), beliau biasanya hari Kamis," jelas Gus Yasin.

Menanggapi hal tersebut, Helmi merasa kasihan pada Provinsi Jawa Tengah karena kini ditinggalkan oleh wakil gubernurnya.

Pasalnya, Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo tengah asik berkeliling untuk kampanye usai ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan (PDIP).

“Gubernurnya asik keliling untuk kampanye, wakilnya mundur. Kasian Jawa Tengah,” ujar Helmi, dikutip dari akun Twitter pribadi pada Senin (15/5/2023).

Untuk diketahui, pengumuman Ganjar calon presiden PDIP dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Bung Karno di Batu Tulis, Bogor, pada Jumat (21/4/2023).

“Pada jam 13.45 WIB dengan mengucap Bismillah, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai, ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden,” ujar Megawati dalam keterangan resminya.

Gubernurnya asik keliling untuk kampanye, wakilnya mundur

Kasian Jawa Tengah 😭😭😭

. pic.twitter.com/qLyNoi0rwq

— Helmi Felis (@HelmiFelis_) May 14, 2023

Ganjar Pranowo Halal Bihalal dengan Kepala Desa se-Jawa Barat

Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan halalbihalal bersama ribuan kepala desa (kades) se-Provinsi Jawa Barat di Bandung, Minggu, dengan tema, "Desa baik, Indonesia tangguh".

Ganjar yang juga Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) itu mengajak para Kades se-Jabar untuk menerapkan sikap antikorupsi.

Ia mengingatkan para kepala desa untuk menjauhi perilaku korupsi karena jika hal itu dilakukan maka bisa dipastikan kepercayaan masyarakat akan turun.

“Saya ingatkan tidak dikorupsi. Pesan betul saya, jangan korupsi. Kalau itu dilakukan, sudah pasti kepercayaan masyarakat pasti turun,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Terlebih lagi, kata Ganjar, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kades memiliki wewenang dalam mengelola dana desa.

Selain itu, Ganjar juga mengajak para kades untuk tulus melayani masyarakat desa dengan pelayanan-pelayanan birokrasi yang mudah dan cepat. Apalagi kini pelayanan bisa dilakukan secara digital.

“Tata kelola mesti ada, tapi administrasinya juga tidak terlanggar. Maka sebenarnya aplikasi yang paling gampang. Melaporkannya gampang,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyempatkan berbincang langsung dengan sejumlah Kades.

Ganjar dan para kepala desa berbagi pengalaman soal pengelolaan desa di wilayahnya masing-masing. [Democrazy/NW]