DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia membeberkan kelemahan sistem pemantauan anggaran e-budgeting yang diinisiasi bekas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sistem tersebut dinilai ide jenius, tapi implementasinya gagal. “Dalam proses implementasinya secara birokratik, Ahok gagal,” kata Dedi dalam diskusi daring soal evaluasi kinerja di akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan, Kamis (24/3/2022). Karena itulah, kata dia, audit keuangan pemerintah DKI di era kepemimpinan Ahok berulang kali tak mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Dedi, sistem e-budgeting ini kemudian diperbaiki Anies. Terbukti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta selalu memberikan predikat WTP atas laporan keuangan Pemprov DKI selama empat tahun berturut-turut pada 2017-2020. “Anies Baswedan melakukan modifikasi. Secara prinsip kerja sama, tapi persoalannya adalah Anies punya cara yang lebih baik dalam menyampaikan kepada publik
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia membeberkan kelemahan sistem pemantauan anggaran e-budgeting yang diinisiasi bekas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sistem tersebut dinilai ide jenius, tapi implementasinya gagal. “Dalam proses implementasinya secara birokratik, Ahok gagal,” kata Dedi dalam diskusi daring soal evaluasi kinerja di akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan, Kamis (24/3/2022). Karena itulah, kata dia, audit keuangan pemerintah DKI di era kepemimpinan Ahok berulang kali tak mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Dedi, sistem e-budgeting ini kemudian diperbaiki Anies. Terbukti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta selalu memberikan predikat WTP atas laporan keuangan Pemprov DKI selama empat tahun berturut-turut pada 2017-2020. “Anies Baswedan melakukan modifikasi. Secara prinsip kerja sama, tapi persoalannya adalah Anies punya cara yang lebih baik dalam menyampaikan kepada publik