MAKI Bongkar Kelicikan Sejumlah Pegawai Pajak Kongkalikong, Permainannya Kotor Sekali!

DEMOCRAZY.ID - Seorang Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan betapa kotornya permainan pegawai pajak di lembaga pemerintahan.

Hal ini disampaikan Boyamin Saiman saat memberi tanggapan tentang persoalan munculnya isu penimbunan harta kekayaan yang dilakukan pegawai pajak di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dilansir dari Youtube Metro TV, Boyamin Saiman menyoroti pegawai pajak yang senang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan permainan kotor dan berkongkalikong dengan yang lainnya.

Ia menambahkan bahwa proses seseorang yang menumpuk hartanya dengan cara yang tidak benar, nantinya akan terbongkar dengan sendirinya dan tinggal menunggu waktu saja. 

"Ini salah satu proses-proses yang memang di sistem pemerintahan kita, tata kelola yang belum baik, tidak mencegah ketirisan apalagi bocor juga, gitu. Dan juga belum antirasuah, masih menyalahgunakan jabatannya, wewenangnya," ujar Boyamin, dikutip dari Youtube Metro TV pada 20 Maret 2023.

Lebih lanjut, ia bahkan tidak heran jika terdapat pegawai pajak yang terbongkar akan kasus penimbunan harta dan menganggap bahwa hal tersebut baru sedikit yang nampak saja.

Salah satu contoh yang masih disoroti publik hingga saat ini ialah Mantan Pejabat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo yang terbukti menimbun harta kekayaan. 

Dari contoh kasus yang sedang bergulir, menjadi sebuah bukti bahwa tidak adanya sisi transparan dan terdapat dugaan upaya kongkalikong yang dilakukan oknum pegawai pajak untuk bermain kotor. 

Seperti adanya penawaran wajib pajak yang dapat dipotong dari nilai yang seharusnya, tetapi oleh oknum pegawai pajak akan dipangkas kembali dan tidak dilaporkan sesuai dengan nominal yang seharusnya dibayar.

"Ini sering pada posisi tataran-tataran seperti itu masih banyak dijumpai. Dan ini belum ada perbaikan untuk menuju sesuatu yang lebih transparan, lebih terbuka sehingga antikorupsinya akan nampak," imbuhnya.

Menurut Boyamin, sosok-sosok teladan dari pegawai yang berada di tingkat level tertinggi diperlukan agar dapat mengelola serta mengawasi dengan baik akan antikorupsi.

Permainan kotor yang dilakukan oknum pegawai pajak tidak sebatas lingkup pada satu lembaga pemerintahan.

Bahkan disebut pria yang lahir tanggal 20 Juli 1969 itu, terdapat contoh kasus lain yakni dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bea cukai yang dimana seharusnya telah dilaporkan ke pihak yang berwenang justru berhenti begitu saja tanpa ditindaklanjuti. 

Akibatnya, para korban yang mengaku diperas tersebut melaporkan ke pihak MAKI. Kemudian diproses ke penegak hukum hingga level kasasi dan dinyatakan bersalah.

Lebih parah, justru oknum yang terlibat dalam penyelewengan jabatan dapat dibersihkan tanpa ada riwayat jejak permasalahan terkait permainan kotor yang dilakukannya. 

Hingga saat ini, belum ada sistem yang bisa mencegah para oknum ini untuk bertindak semena-mena dalam menggunakan jabatannya menurut Boyamin.

"Menurut saya belum ada (sistem), ya sampai detik ini. Ini (kasus Rafael Alun) karena kebetulan aja," pungkasnya. [Democrazy/HH]