'Tanda-Tanda Pembangunan IKN Bakal Mangkrak'

'Tanda-Tanda Pembangunan IKN Bakal Mangkrak'

Ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menilai, melunaknya Presiden Jokowi yang tak mau bergegas pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), bisa jadi pertanda buruk.

"Beliau kan orang Solo, sering pakai bahasa simbol. Saya kok punya firasat bakalan mangkrak. Ketimbang mangkrak, sebaiknya direvisi saja. Jadikan proyek pembangunan istana presiden. Seperti Tampaksiring (Bali) dan Cipanas (Jawa Barat). Istimewa Jokowi," ungkap Gede di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Paling berat, kata Gede, anggaran untuk membangun IKN yang luasnya empat kali Jakarta, mencapai Rp466 triliun. 

Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis. memang tidak ada cuan di IKN.

"Pindah dari Jakarta ke Penajam (IKN) itu kan jauh. Bahkan disebut yang terjauh di dunia. Kalau jauh, mahal harganya dan biasanya gagal," kata Gede.

Mengandalkan APBN untuk membangun IKN, menurut Gede, sangat berat. Apalagi ancer-ancer defisit APBN 2024 dikerek menjadi Rp609 triliun, atau 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto. Target awal defisit Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.

"Sedangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, saya kira akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya jadi berebut anggaran. Ingat, program makan bergizi gratis ini lebih jelas dampaknya untuk rakyat, ketimbang IKN," imbuhnya

Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional, menurut Gede, juga berat. Karena, keuangan sejumlah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang 'kering'.  

Gede pun menyebut mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe, pertanda ada masalah dalam IKN. 

"Bisa saja keduanya melihat megaproyek besutan Jokowi ini, banyak masalah. Enggak jelas, makanya mundur," ungkapnya.

Pengganti dari petinggi OIKN yang mundur itu, menurut Gede juga agak ganjil. Kalau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memang pantas ditunjuk sebagai Plt Kepala OIKN. 

Berpasangan dengan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Plt Wakil Kepala OIKN.

"Jadi Pak Basuki pasangannya bukan dengan Raja Juli. Bisa jadi AHY menilai proyek IKN enggak jelas. Dia keberatan, Raja Juli yang masuk," kata Gede.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku belum meneken keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).  

Kata Jokowi tak mau buru-buru keppres karena memindahkan ibu kota negara bergantung perkembangan situasi pembangunan IKN di lapangan.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa keppres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. 

"Keppres bisa (ditandatangani) sebelum, bisa setelah Oktober," ujar mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu.

Dia pun pasrah karena tak bisa pindah kantor ke IKN pada bulan ini. Alasannya, infrastruktur air, listrik, dan lain-lain belum tersedia. 

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi. 

Kenapa Investor Ogah Masuk IKN? Pengamat Bongkar Alasannya!

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai wajar jika investor asing enggan masuk ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, investor menilai proyek tersebut kurang prospektif secara bisnis.

Agus menegaskan, indikator utama dalam berinvestasi adalah soal imbal hasil. Imbal hasil investasi salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. 

Sementara, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum bisa diperkirakan, sebab hanya ASN tertentu saja yang akan pindah.

"Nenek-nenek juga tahu kalau masih greenfield itu mana ada investor mau. Kalau infrastruktur tidak ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di situ berapa orang yang akan tinggal, kelas apa, kan belum ada," ujar Agus di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Dia menambahkan, pemerintah saat boleh saja mengantongi ratusan surat pernyataan minat untuk berinvestasi atau LoI (Letter of Intent) dari investor asing. 

Namun, imbuh dia, hal itu tidak bisa menjadi patokan investor asing akan banyak menggarap proyek pembangunan IKN.

"Akhirnya ngaku, tidak ada tuh investor (asing) yang datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya dia tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidak jadilah dia," sambungnya.

Masalah lain yang menurutnya krusial dan menjadi penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum menurutnya adalah soal korupsi. Hal ini yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia.

"Yang penting sekarang investor datang, supaya investor datang, jangan palakin mereka, atur yang baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan bahan baku dipersulit, kan gitu sekarang," cetusnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa sejauh ini memang belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. Karena itu pula dana APBN masih menjadi tumpuan untuk pembangunan.

"Investasi yang masuk ke IKN sekarang pada tahap pertama, itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), belum ada PMA (Penanaman Modal Asing)," ungkap Bahlil di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.

Sumber: SindoNews