Masalah Utama Proyek IKN 'Terbongkar' Usai Bos-Bos OIKN Mundur Berjamaah

DEMOCRAZY.ID - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membongkar masalah utama dalam pembangunan IKN Nusantara yakni pertanahan dan investasi. 

Hal itu terungkap usai ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Donny Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Basuki mengatakan masalah utama IKN ialah investasi yang hingga kini juga tidak kunjung masuk karena terkendala lahan. 

Investasi susah masuk ke IKN disebabkan karena status lahan untuk investor hingga saat ini belum jelas. 

Pembekuan transaksi pertanahan yang ada di IKN selama ini membuat ketidakjelasan status tanah bagi para investor. 

Hasilnya, investor yang menanamkan modalnya di IKN tidak bisa membeli tanah namun hanya sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu.

"Masih perlu dipercepat adalah yang dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas dan kerjasama yang belum jelas," ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

Basuki menjelaskan ke depannya yang menjadi fokus utama pekerjaan sebagai Plt. OIKN adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, terutama bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN. 

"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu," lanjutnya.

Sebab, dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB di atas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika menanamkan modalnya.

Mengingat, komposisi pembiayaan pembangunan IKN ditargetkan menggunakan APBN 20%. 

Sedangkan sisanya 80%menggunakan pembiayaan di luar APBN, baik untuk skema investasi langsung dari badan usaha maupun skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

Kepala Otorita IKN Mundur, Politikus PKB Sebut Pemerintah Patok Target Terlalu Tinggi

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi mundurnya Ketua Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe. 

Daniel menyoroti tingginya target yang diberikan pemerintah untuk proyek IKN Nusantara saat membicarakan pengunduran diri keduanya.

Namun, Daniel mengatakan tidak tahu pasti alasan mundur ketua dan wakil ketua Otorita IKN. 

“Cuma rasanya siapa pun kepala Otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.

Menurut Daniel, ada banyak masalah yang harus dihadapi Otorita IKN dalam mengerjakan proyek ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur itu. 

Otorita IKN, kata Daniel, masih harus menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi target yang tinggi.

“Kami sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kami sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita,” ucap dia.

Daniel pun turut menyoroti target Otorita IKN untuk mempersiapkan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara baru pada 17 Agustus mendatang. Daniel menyatakan target tersebut tidak begitu realistis.

Dia berujar target itu mungkin bisa dipenuhi jika hanya untuk sekedar upacara. Namun, Daniel menyampaikan akan sulit untuk memenuhi target kepindahan aparatur sipil negara (ASN) dan kesiapan IKN sebagai ibu kota pada 17 Agustus 2024.

Daniel turut menyampaikan pesan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua dan wakil ketua Otorita IKN. 

“Selamat kepada Pak Menteri PUPR dan wakilnya, Bang Raja Juli, selamat mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemetar,” kata Daniel berseloroh.

Muncul Isu Kepala Otorita IKN 'Dipaksa' Mengundurkan Diri

POLITIKUS PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengklaim Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe bukan mundur dari jabatannya. Namun, dimundurkan karena ada target yang tak tercapai.

"Yang saya dengar bukan mundur tetapi 'dimundurkan', karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan," kata Deddy melalui keterangan tertulis, Senin, (3/6).

Dia menuturkan sampai saat ini tidak ada satu investor yang memberikan kepastian untuk melakukan berinvestasi. Investor asing juga disebut masih nihil.

"Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti, hanya komitmen yang tidak terikat," ucap Deddy.

Soal masalah pertanahan atau status tanah juga tidak selesai. Bahkan banyak konflik dengan warga setempat.

"Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya," ujar Deddy.

Selain itu, terlalu banyak larangan membuat pekerjaan konstruksi lambat. 

Misalnya, lanjut Deddy, tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan. Ini menyulitkan proses konstruksi.

"Tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur, akhirnya jadi lamban karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor yang memperlambat pekerjaan," ucap Deddy.

Target yang diberikan juga dinilai terlalu cepat. Dia mengibaratkan dengan proyek legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso.

⁠"Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek roro jonggrang/bandung bondowoso," kata Deddy.

Sumber: SindoNews