Tanda-Tanda Megawati Tolak Presidential Club, Kritik Keras Elite PDIP hingga Faktor Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Kritik yang dilayangkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat soal wacana pembentukan Klub Presiden oleh Prabowo Subianto dinilai jadi sinyal kuat kalau Megawati Soekarnoputri berpeluang menolak rencana tersebut.

Demikian penilaian itu disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga.

"Penilaian Djarot Syaiful Hidayat mengenai tidak ada urgensinya presidential club dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan," kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa (7/5/2024).

Menurut Jamiluddin, ada beberapa faktor yang menyebabkan Megawati berpeluang menolak rencana baik dari Prabowo untuk mengumpulkan para Presiden RI terdahulu dalam satu forum.

Pertama kata dia, soal kemungkinan besar Megawati dan Joko Widodo (Jokowi) akan berada satu lingkaran di Klub Presiden itu.

"Faktor adanya Joko Widodo di presidential club. Megawati tampaknya belum sudi duduk bersama dengan Jokowi dalam bentuk event apa pun," kata dia.

"Karena itu, kalau presidential club mempersyaratkan pertemuan Prabowo dengan tiga mantan presiden dalam satu meja, tampaknya Megawati akan menolaknya," sambung Jamiluddin.

Faktor keua, apabila PDIP memposisikan diri sebagai oposisi atau di luar pemerintahan, maka Megawati nampaknya akan menolak wacana Klub Presiden tersebut.

Sebab, Megawati akan sulit bersikap sama dengan partainya di parlemen.

"Selain itu, kehadiran Megawati di presidential club juga bisa membingungkan kadernya di parlemen," kata dia.

Akan tetapi, sejauh ini PDIP belum secara resmi menyatakan posisi politiknya untuk pemerintahan mendatang, apakah akan bergabung atau menjadi oposisi.

Apabila mengambil peran oposisi, Megawati bisa bersikap tampak biasa saja jika bersama dengan forum Klub Presiden itu dan akan mengkritik jika berada di luar forum.

Namun yang terjadi, sikap dari Megawati itu justru akan membingungkan akar rumput PDIP dan juga para kader soal posisi Partai berlogo moncong putih itu.

"Kalau hal tersebut terjadi, hal itu dapat membingungkan kadernya di akar rumput. Hal seperti itu tentu tak diinginkan Megawati," kata dia.

"Hal ini kiranya akan menguatkan Megawati menolak presidential club. Walaupun penolakan itu bisa jadi tidak dikemukakannya secara terbuka," tukas Jamiluddin.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai wacana pembentukan forum Klub Presiden yang diusulkan oleh Prabowo Subianto tidak ada urgensinya.

Kata dia, kalaupun pingin membuat klub Presiden adalah dengan mengumpulkan atau membangun hubungan antar kepala negara bukan pada Presiden RI terdahulu.

Dirinya lantas mencontoh keberanian Presiden pertama RI Soekarno yang menjalin komunikasi dengan kepala negara lain untuk memajukan Asia dan Afrika.

"Benar (tidak ada urgensi),  bisa mencontoh keberanian Bung Karno yang mampu membangun hubungan antar kepala negara sedang berkembang dan baru merdeka untuk melawan kolonialisme dan imperialisme," kata Djarot kepada Tribunnews saat dimintai tanggapannya, Senin (6/5/2024).

Djarot lantas menyinggung, jika Prabowo pengin berkomunikasi atau berdialog dengan Presiden RI terdahulu bisa dilakukan kapanpun tanpa harus membuat forum.

"Kalau mau bertemu dan berdiskusi dengan presiden terdahulu bisa setiap saat," ujar dia.

Terlebih dalam susunan kenegaraan, ada wadah yang bernama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk forum dialog.

"Iyalah, secara kelembagaan kan sudah ada wantimpres," kata dia.

Djarot lantas memandang, adanya dua kemungkinan dari wacana pembentukan Klub Presiden itu. 

Pertama, dia menduga Prabowo Subianto tidak percaya diri dalam mengemban tanggung jawab sebagai presiden.

"Ada dua kemungkinan atas usulan tersebut. Pertama,usulan ini menunjukkan indikasi bahwa pak prabowo kurang pd (percaya diri) dalam mengemban tanggung jawab," kata Djarot kepada awak media saat dimintai tanggapannya, Minggu (6/5/2024).

Kata dia, beberapa tanggung jawab itu berada dalam misi Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yakni salah satunya memajukan kesejahteraan umum.

"Untuk mewujudkan empat misi Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia," kata dia.

Menurut dia, seorang Presiden memilki hak dan tanggung jawab penuh dalam memproses dan menjalankan pemerintahan.

Tak hanya itu, maju atau mundurnya pembangunan bangsa juga berada pada hak dan tanggung jawab seorang presiden.

"Bukankan presiden mempunyai hak prerogratif dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dan kemajuan pembangunan bangsanya?" kata dia.

Kemungkinan kedua, Djarot memandang usulan itu hanya sebagai gimik politik dari Prabowo Subianto.

Kata dia, wacana tersebut diduga hanya semata untuk mewujudkan penilaian kalau Menhan RI itu sebagai negarawan.

"Kedua, usulan tersebut bisa jadi cuma basa basi atau gimik politik agar terlihat pak prabowo seorang negawaran sejati," tukas dia.

Sebagai informasi, Juru Bicara Menhan RI sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan kalau Prabowo mempunyai keinginan untuk membentuk Klub Presiden.

Di mana dalam forum itu nantinya Prabowo akan meminta masukan dari para presiden terdahulu yang masih hidup.

Adapun mereka yakni, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta Prabowo Subianto selaku Presiden RI terpilih 2024-2029.

"Pak Prabowo secara berulang menyebutkan beliau ingin sekali duduk bareng, diskusi panjang dengan para mantan presiden nantinya, sehingga ada presidential club,” kata Dahnil Dikutip dari acara Kompas Petang Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, Prabowo ingin adanya sharing pengalaman dari para Presiden sebelumnya mengenai cara memimpin negara.

Selain itu Prabowo juga ingin meminta pendapat dalam penyusunan kabinet pemerintahan. Prabowo kata Dahnil berkomitmen dalam melanjutkan pemerintahan, tidak hanya pemerintahan Jokowi, melainkan juga SBY, dan Megawati.

Sumber: Tribun